Membangun Jalan Tol Memangkas Biaya Logistik

JALAN tol merupakan salah satu infrastruktur yang penting untuk bisa direalisasikan pembangunannya. Pasalnya, jalan tol bisa menjadi tulang punggung mendongkrak ekonomi Indonesia dengan memperlancar sistem distribusi logistik serta mempermudah mobilitas barang dan jasa.

Tak heran jika pemerintah menargetkan mampu merealisasikan pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 kilometer hingga tahun 2019. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono optimistis target pembangunan jalan tol tersebut bisa dicapai karena pola pembiayaan yang kini tidak hanya mengandalkan pendanaan dari pemerintah.

"Pemerintah melihat dari kelaikannya. Kalau memang secara ekonomi belum layak namun secara sosial sangat dibutuhkan dan mampu memicu pertumbuhan sekitarnya, maka dibangun dengan dana pemerintah. Tapi kalau secara bisnis menguntungkan, pastinya melibatkan swasta," kata dia. Mengenai proses kepemilikan jalan tol, dilakukan terbuka hingga pada terbentuknya badan usaha jalan tol.

Proses pembebasan lahan yang selama ini menjadi momok dalam pembangunan jalan tol saat ini memang masih dibebankan pada pemerintah. Masuknya pemerintah dalam proses pembebasan lahan untuk memberikan jaminan mengenai kepastianjalannya proyek.

"Namun begitu, skema pembebasan lahan itu juga sudah banyak alternatif. Kalau dulu hanya mengandalkan dana land capping dan BLU, sejak tahun lalu sudah ada skema dana talangan dari badan usaha jalan tol dengan penjaminan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)," ujarnya.

Adapun skema pembebasan lahan memanfaatkan dana talangan mewajibkan BUJT menalangi terlebih dahulu anggaran lahan untuk kemudian dibayarkan oleh LMAN selaku lembaga keuangan di bawah Kementerian Keuangan.

Sejak adanya skema dana talangan, praktis anggaran pembebasan lahan tidak menemui kendala berarti. Berdasarkan rencana umum jaringan jalan tol di Indonesia total panjang jalan tol yang akan dibangun hingga tahun 2025 mencapai 6.115 kilometer dengan estimasi biaya investasi sebesar Rp723 triliun.

Jalan tol tersebut meliputi Jalan Tol Lintas Sumatera yang terdiri dari Lintas Utama dan Lintas Penghubung. Selain Jalan tol Lintas Sumatera terdapat Jalan Tol Non Lintas Sumatera yang meliputi jalan tol di Pulau Jawa.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Herry Trisaputra Zuna mengatakan, dari seluruh jalan tol yang direncanakan tersebut, tahun ini pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan enam ruas jalan tol baru sepanjang 400 kilometer (km).

Penyelesaian enam ruas tol tersebut bisa terealisasi karena didukung dengan skema-skema alternatif berkaitan dengan percepatan pembebasan lahan. Sebanyak lima ruas tol tersebut di antaranya ruas Medan-Binjai Seksi 2 (6,18 km) dan Seksi 3 (4,28 km), Palembang- Indralaya Seksi I (7,75 km), Kertosono- Mojokerto Seksi 2 (20,15 km) dan Seksi 4 (0,9 km), Bawen-Salatiga (20,51 km), serta Gempol-Pandaan sepanjang 14km.

Kelima ruas tol ini direncanakan bisa selesai pada Agustus dan September. Sementara satu ruas tol melalui Bekasi- Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) direncanakan dibuka pada akhir September 2017. "Per akhir September tahun ini juga siap kami operasikan untuk ruas tol Becakayu. Meski belum sepenuhnya tersambung ke ruas tol Sedyatmo,' ujar Herry.

Kementerian PUPR saat ini juga tengah membangun Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated). Pembangunan jalan tol ini bertujuan meningkatkan kapasitas jalan sehingga mengurangi kemacetan lalu lintas Karawang-Bekasi- Jakarta dan sebaliknya.

Jalan tol Jakarta-Cikampek II sepanjang 36 kilometer ini dibangun dengan investasi sebesar Rp16 triliun oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) melalui konsorsium PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan PT Ranggi Sugiron Perkasa. Jalan tol ini ditargetkan beroperasi pada 2019.

Pangkas Biaya Logistik
Kalangan pengusaha menyambut baik program pemerintah membangun jalan tol di Indonesia dalam memicu lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Wakil Ketua Umum Asosiasi pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kyatmaja Lookman mengatakan langkah tersebut dinilai positif.

Pihaknya terus mendukung program pemerintah selama biaya logistik melalui angkutan darat juga bisa diminimalisasikan. "Tentu saja kita sangat mendukung. Kami di kalangan pengusaha logistik darat sangat mendukung upaya tersebut, selama mampu menurunkan biaya yang tinggi karena kepadatan di jalan raya," ucap dia.

Namun, pihaknya juga mengimbau untuk mengantisipasi kepadatan yang terjadi di pintu-pintu keluar (exit) jalan tol. Dia mengharapkan kasus Brexit tidak terulang lagi. Selain itu, antisipasi juga harus dilakukan pemerintah dengan meminimalisasikan larangan angkutan truk beroperasi pada waktu- waktu tertentu.

Pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setiijowarno mengatakan, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengandalkan jalan tol sebagai jalur utama distribusi logistik, melainkan memanfaatkan alternatif moda transportasi lain, seperti kereta api maupun jalur laut memanfaatkan kapal Ro-Ro. (Ichsan Amin)