Industri Fintech Berperan Penting Capai Target Inklusi Keuangan
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa kehadiran industri jasa keuangan berbasis digital dan teknologi menjadi salah satu cara mendorong tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia. Pasalnya, tingkat inklusi keuangan di Tanah Air masih sangat rendah.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, dengan tingginya jumlah pengguna ponsel yakni sekitar 371,4 juta orang dan tingginya penetrasi perangkat digital, penggunaan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Menurutnya, kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan teknologi digital dapat menghilangkan hambatan orang-orang yang tidak berpendidikan untuk memperoleh akses finansial.
"Teknologi digital mampu memberikan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hal ini akan mendorong tercapainya target inklusi keuangan nasional dari 36% di tahun 2014 menjadi 75% di tahun 2019," ujar Mirza di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (28/8/2017).
Selain itu, fintech juga mendukung program BI terkait sistem pembayaran elektronik melalui kampanye less cash society. "Hal ini mengingat uang tunai masih menjadi mode pilihan transaksi untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, jadi ada kebutuhan yang lebih besar untuk mempopulerkan transaksi nontunai," imbuh dia.
Menurutnya, kampanye gerakan nontunai juga terus didorong dengan memprakarsai model bisnis Government to Person (G2P) elektronik yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu (i) pembukaan rekening / rekening, (ii) pendidikan dan sosialisasi, (iii) pencairan, dan (iv) Penarikan melalui agen Digital Financial Services. Melalui model itu, BI bersama pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan secara non tunai dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
"Sejak akhir 2016, Indonesia telah menerapkan G2P elektronik secara bertahap dimulai dengan penyaluran dana secara elektronik untuk PKH bagi 1,2 juta penerima. Tahun ini pemerintah kita mencairkan secara elektronik PKH kepada 6 juta penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 1 juta penerima. Dalam waktu dekat, kami akan mendorong G2P elektronik dapat diakses baik dengan kartu maupun ponsel," tandasnya.
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara mengatakan, dengan tingginya jumlah pengguna ponsel yakni sekitar 371,4 juta orang dan tingginya penetrasi perangkat digital, penggunaan teknologi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Menurutnya, kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan teknologi digital dapat menghilangkan hambatan orang-orang yang tidak berpendidikan untuk memperoleh akses finansial.
"Teknologi digital mampu memberikan layanan keuangan ke daerah-daerah terpencil di Indonesia. Hal ini akan mendorong tercapainya target inklusi keuangan nasional dari 36% di tahun 2014 menjadi 75% di tahun 2019," ujar Mirza di Hotel Tentrem, Yogyakarta, Senin (28/8/2017).
Selain itu, fintech juga mendukung program BI terkait sistem pembayaran elektronik melalui kampanye less cash society. "Hal ini mengingat uang tunai masih menjadi mode pilihan transaksi untuk sebagian besar masyarakat Indonesia, jadi ada kebutuhan yang lebih besar untuk mempopulerkan transaksi nontunai," imbuh dia.
Menurutnya, kampanye gerakan nontunai juga terus didorong dengan memprakarsai model bisnis Government to Person (G2P) elektronik yang terdiri dari 4 proses utama, yaitu (i) pembukaan rekening / rekening, (ii) pendidikan dan sosialisasi, (iii) pencairan, dan (iv) Penarikan melalui agen Digital Financial Services. Melalui model itu, BI bersama pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan secara non tunai dalam Program Keluarga Harapan (PKH).
"Sejak akhir 2016, Indonesia telah menerapkan G2P elektronik secara bertahap dimulai dengan penyaluran dana secara elektronik untuk PKH bagi 1,2 juta penerima. Tahun ini pemerintah kita mencairkan secara elektronik PKH kepada 6 juta penerima dan Bantuan Pangan Non Tunai kepada 1 juta penerima. Dalam waktu dekat, kami akan mendorong G2P elektronik dapat diakses baik dengan kartu maupun ponsel," tandasnya.
(akr)