Pemerintah Sudah Belanjakan Rp1.396,9 Triliun, Separuh Lebih Dinikmati Masyarakat?
loading...
Menkeu, Sri Mulyani melaporkan, bahwa realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.396,9 triliun hingga 30 September 2023. Angka ini setara 62,2% dari pagu anggaran 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati melaporkan, bahwa realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp1.396,9 triliun hingga 30 September 2023. Angka ini setara 62,2% dari pagu anggaran 2023.
"Ini terdiri dari yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp669,6 triliun, atau setara 66,9% dari pagu," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Oktober 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebutkan, bahwa belanja ini ditujukan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos.
"Selanjutnya adalah belanja non K/L Rp727,3 triliun atau setara 58,4% dari pagu," ucap Sri Mulyani.
Adapun belanja ini ditujukan untuk realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Dari jumlah BPP tersebut, sebanyak Rp803,5 triliun manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Pertama, untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM, berupa anggaran PKH Rp19,5 triliun untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,8 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp34,7 triliun untuk 96,7 peserta, bansos pangan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun, bantuan alsintan Rp574,5 miliar, dan bantuan ternak Rp182,5 miliar," jelas Sri.
Selain itu anggaran tersebut juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp77,9 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp46,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp95,4 triliun, dan subsidi perumahan Rp616,9 miliar.
"Belanja untuk pendidikan, Program Indonesia Pintar Rp8 triliun untuk 12,3 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp10,8 triliun, dana BOS Kemenag Rp10,2 triliun, dan BOPTN Rp4,6 triliun," tambah Sri.
Terakhir adalah untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp108,6 triliun dan bantuan bencana Rp1,81 triliun.
"Ini terdiri dari yang pertama, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp669,6 triliun, atau setara 66,9% dari pagu," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Oktober 2023 di Jakarta, Rabu (25/10/2023).
Dia menyebutkan, bahwa belanja ini ditujukan untuk dukungan persiapan pelaksanaan Pemilu, pembangunan IKN, percepatan penyelesaian infrastruktur prioritas, penyaluran berbagai bansos.
"Selanjutnya adalah belanja non K/L Rp727,3 triliun atau setara 58,4% dari pagu," ucap Sri Mulyani.
Adapun belanja ini ditujukan untuk realisasi subsidi dan kompensasi BBM dan listrik, program Kartu Prakerja, serta subsidi pupuk. Dari jumlah BPP tersebut, sebanyak Rp803,5 triliun manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Pertama, untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM, berupa anggaran PKH Rp19,5 triliun untuk 9,9 juta KPM, Kartu Sembako Rp29,8 triliun untuk 18,5 juta KPM, PBI JKN Rp34,7 triliun untuk 96,7 peserta, bansos pangan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik Rp1,2 triliun, bantuan alsintan Rp574,5 miliar, dan bantuan ternak Rp182,5 miliar," jelas Sri.
Selain itu anggaran tersebut juga dialokasikan untuk subsidi dan kompensasi listrik Rp77,9 triliun, subsidi LPG 3 kg Rp46,5 triliun, subsidi dan kompensasi BBM Rp95,4 triliun, dan subsidi perumahan Rp616,9 miliar.
"Belanja untuk pendidikan, Program Indonesia Pintar Rp8 triliun untuk 12,3 juta siswa, Program KIP Kuliah Rp10,8 triliun, dana BOS Kemenag Rp10,2 triliun, dan BOPTN Rp4,6 triliun," tambah Sri.
Terakhir adalah untuk pembangunan/rehabilitasi infrastruktur Rp108,6 triliun dan bantuan bencana Rp1,81 triliun.
(akr)
Explore More