Belanja Negara Bakal Tembus Rp3.325 Triliun di 2024, Buat Apa Saja?

JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa belanja negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Nominal ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.



Dia menyebut, BPP akan dimanfaatkan untuk penguatan tiga fungsi APBN. Pertama, Fungsi alokasi untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi perekonomian.

Di tahun 2024, pemerintah berfokus antara lain pada penguatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan investasi untuk peningkatan produktivitas.

"Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan proyek strategis serta pelaksanaan agenda nasional antara lain melanjutkan pembangunan IKN dan pelaksanaan Pemilu," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-6 Masa Persidangan I Tahun 2023-2024 di Jakarta, Kamis (21/9/2023).



Kedua, fungsi distribusi untuk menjaga keseimbangan distribusi sumber daya ekonomi antar sektor, antar kelompok rumah tangga maupun antar wilayah. Hal ini dilakukan dengan berbagai kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pengembangan wilayah dan sektor penting yang berpotensi mengakselerasi pembangunan yang lebih merata.

"Di sisi lain, penyaluran program perlinsos akan ditingkatkan efektivitasnya dan makin tepat sasaran. Pada tahun 2024 program perlinsos akan dialokasikan sebesar Rp493,5 triliun antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM serta berbagai program pemberdayaan UMKM antara lain melalui subsidi KUR yang dialokasikan sebesar Rp47,8 triliun," jelas Sri.

Selain itu, pemerintah juga akan berfokus pada program penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan stunting.

"Yang ketiga, fungsi stabilisasi bahwa instrumen APBN digunakan memelihara stabilitas dan keseimbangan fundamental perekonomian, baik melalui berbagai program pengendalian inflasi, stabilisasi harga dan menjaga daya beli masyarakat antara lain melalui pemberian subsidi dan kompensasi serta dukungan anggaran ketahanan pangan dan energi," tambah Sri.

Selanjutnya, TKD diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, yang dilakukan melalui sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, peningkatan kualitas pengelolaan TKD, penguatan penggunaan earmarking TKD pada sektor prioritas, harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi stunting, kemiskinan, dan inflasi.

Ditambah serta mendorong Pemda agar menggunakan TKD untuk kegiatan produktif dan menarik investasi untuk memperluas penciptaan lapangan kerja.

"Untuk penanggulangan kemiskinan telah dialokasikan sebesar Rp10,6 triliun untuk bantuan langsung tunai desa dengan target 2,96 juta KPM," pungkas Sri.