Sistem Bayar Pajak Masih Rumit, Ganjar: Mengapa Tidak Dipermudah
Kamis, 26 Oktober 2023 - 16:45 WIB
loading...
A
A
A
Ganjar juga menyoroti perilaku pemerintah yang menggunakan intimidasi untuk bayar pajak. Dia menyarankan bahwa harus adanya panel khusus untuk mengawasi pendapatan negara khususnya dalam konteks rasio pajak.
Rasio pajak juga menjadi isu menurut Ganjar. Pasalnya, saat ini rasio pajak di Indonesia masih dibawah rata-rata global. Melanisir dari salah satu laman berita nasional, Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,4 persen, angka yang berada di bawah rata-rata global sekitar 13,5 persen. Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia juga tertinggal dalam hal rasio pajak.
Baca Juga: Siti Atikoh Ganjar Beberkan Tips Mengasuh dan Membentuk Karakteristik Anak
Sementara itu, Ganjar juga menekankan pentingnya potensi pendapatan dari sektor usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik perusahaan dalam negeri maupun asing. Ia menegaskan, pengendalian kegiatan ilegal, mengedepankan nilai-nilai antikorupsi, dan meningkatkan integritas adalah kuncinya.
"BUMN dan sebagainya, lalu kemudian yang illegal itu dilegalkan dalam arti ditertibkan. Jadi, kalau nilai antikorupsinya harus tinggi, integritasnya harus tinggi, dan pendekatan hukumnya harus tinggi,” kata Ganjar.
Melalui upaya sistem bayar pajak yang dipermudah dan penertiban aktivitas ilegal, Ganjar berharap dapat membantu peningkatan penerimaan negara secara signifikan di masa depan.
Rasio pajak juga menjadi isu menurut Ganjar. Pasalnya, saat ini rasio pajak di Indonesia masih dibawah rata-rata global. Melanisir dari salah satu laman berita nasional, Pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia hanya mencapai 10,4 persen, angka yang berada di bawah rata-rata global sekitar 13,5 persen. Dalam konteks regional ASEAN, Indonesia juga tertinggal dalam hal rasio pajak.
Baca Juga: Siti Atikoh Ganjar Beberkan Tips Mengasuh dan Membentuk Karakteristik Anak
Sementara itu, Ganjar juga menekankan pentingnya potensi pendapatan dari sektor usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik perusahaan dalam negeri maupun asing. Ia menegaskan, pengendalian kegiatan ilegal, mengedepankan nilai-nilai antikorupsi, dan meningkatkan integritas adalah kuncinya.
"BUMN dan sebagainya, lalu kemudian yang illegal itu dilegalkan dalam arti ditertibkan. Jadi, kalau nilai antikorupsinya harus tinggi, integritasnya harus tinggi, dan pendekatan hukumnya harus tinggi,” kata Ganjar.
Melalui upaya sistem bayar pajak yang dipermudah dan penertiban aktivitas ilegal, Ganjar berharap dapat membantu peningkatan penerimaan negara secara signifikan di masa depan.
(nng)
Lihat Juga :
