Gawat! Belanja Pemerintah Ompong, RI Pasti Masuk Jurang Resesi
loading...
A
A
A
JAKARTA - Ekonom Institute for Development on Economic (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara menawarkan solusi agar Indonesia tidak terjerumus ke jurang resesi pada kuartal III/2020 setelah pertumbuhan ekonomi terkoreksi cukup dalam mencapai -5,3% di kuartal II/2020. Kuncinya ialah merombak stimulus ekonomi agar cepat dan tepat dirasakan di bawah.
"Harus ada terobosan baru, yaitu merombak total stimulus menggunakan skema pemulihan ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan. Jadi, bagaimana UMKM diberikan insentif yang besar," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Dia menilai pemerintah tidak tanggap dengan kondisi saat ini. Apalagi, ancaman resesi sudah berada di depan mata sehingga perlu kerja keras untuk menyelamatkan ekonomi walaupun upaya pemerintah diragukan karena jika melihat laporan BPS kondisi belanja pemerintah cukup rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga. "Jadi bisa dipastikan kuartal III/2020 masuk resesi karena belanja pemerintah nggak bisa diandalkan sebagai motor ekonomi," tandas dia.
Dia menyarankan agar pemerintah tidak menggelontorkan banyak insentif pajak karena tidak cukup membantu pemulihan ekonomi. Adapun langkah yan tepat memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat kecil dana menengah. "Mending insentif pajak diubah buat skema bantuan langsung tunai," tandasnya.
"Harus ada terobosan baru, yaitu merombak total stimulus menggunakan skema pemulihan ekonomi serta memberikan lapangan pekerjaan. Jadi, bagaimana UMKM diberikan insentif yang besar," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Dia menilai pemerintah tidak tanggap dengan kondisi saat ini. Apalagi, ancaman resesi sudah berada di depan mata sehingga perlu kerja keras untuk menyelamatkan ekonomi walaupun upaya pemerintah diragukan karena jika melihat laporan BPS kondisi belanja pemerintah cukup rendah dibandingkan konsumsi rumah tangga. "Jadi bisa dipastikan kuartal III/2020 masuk resesi karena belanja pemerintah nggak bisa diandalkan sebagai motor ekonomi," tandas dia.
Dia menyarankan agar pemerintah tidak menggelontorkan banyak insentif pajak karena tidak cukup membantu pemulihan ekonomi. Adapun langkah yan tepat memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat kecil dana menengah. "Mending insentif pajak diubah buat skema bantuan langsung tunai," tandasnya.
(nng)