Tahun Depan PUPR Akan Habiskan Rp35,4 Triliun untuk IKN

Senin, 20 November 2023 - 14:59 WIB
loading...
Tahun Depan PUPR Akan...
Kementerian PUPR terus kucurkan dana untuk IKN. Foto/PUPR
A A A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) bakal menggelontorkan Rp35,4 triliun pada 2024 untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Dana itu untuk membangun infrastruktur dasar.



Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, total anggaran tersebut dialokasikan untuk masing-masing pekerjaan di beberapa unit kerja Kementerian PUPR. Seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan.

"Pada 2024 dukungan infrastruktur dasar IKN dialokasikan sebesar Rp35,45 triliun," ujar Menteri Basuki dalam Raker Bersama Komisi V DPR RI, Senin (20/11/2023).

Lebih rinci, Menteri Basuki memaparkan pada TA 2024 Ditjen SDA mendapatkan alokasi Rp1,58 triliun di antaranya untuk mengerjakan pengendalian banjir DAS Sungai 1A (lanjutan KIPP), Penanganan Banjir Sungai Sepaku, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.

Kemudian Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi Rp16,67 triliun pada TA 2024 untuk membangun beberapa infrastruktur dasar di IKN seperti pembangunan jalan akses menuju menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feader (distrik) di kawasan IKN, jalan tol seksi 3A, seksi 3B, seksi 5A, seksi 5B, seksi 6A, seksi 6B, dan seksi 6C-1, dan pembangunan bandara VVIP (sisi landasan udara).

Ditjen Cipta Karya mendapatkan alokasi Rp11,44 triliun untuk mengerjakan IPA dan bangunan pendukung SPAM sepaku serta jaringan perpipaan, IPAL 1,2,3 KIPP IKN serta jaringan perpipaannya, TPST 1 KIPP IKN, penataan sumbu kebangsaan tahap II, sumbu trioraja, dan pembangunan sistem proteksi kebakaran KIPP tahap I, bangunan gedung pada kawasan istana kepresidenan di IKN, bangunan gedung dan kawasan kantor kementerian koordinator dan kementerian laik serta kantor OIKN, sarana dan prasarana pemerintahan II, dan Kawasan Beranda Nusantara.



Kemudian Ditjen Perumahan mendapatkan alokasi Rp5,76 triliun yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan rumah tapak jabatan menteri dan pembangunan rumah susun ASN dan Hankam di IKN.

(uka)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.2423 seconds (0.1#10.140)