Dukung Petani Raih Sertifikasi ISPO dan RSPO, Provinsi Aceh Luncurkan Peta Jalan Kelapa Sawit Berkelanjutan
loading...
A
A
A
"Produksi komoditas yang berkelanjutan adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan menjadi prioritas untuk merespons permintaan pasar global yang terus meningkat," jelasnya.
Langkah Provinsi Aceh melalui kebijakan Peta Jalan yang telah disusun ini akan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akan meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia dan turunananyayang berkelanjutan di pasar global.
Dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi model yang akan diadopsi pemerintah Aceh di 13 kabupaten. Akhir tahun 2023 ini, Kabupaten Aceh Tamiang meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit bekelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," kata dia.
Sukses yang diraih oleh petani sawit di Aceh Tamiang ini tak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan. Ada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Tak hanya itu, mereka juga membangun kolaborasi multi-pihak melalui Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Kabupaten Aceh Tamiang.
PUPL terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, kelompok petani, dan organisasi masyarakat sipil. IDH bersama mitra pendukung yakni FKL, LTKL, YEL, dan pihak swasta lantas membangun kemitraan dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan visi berkelanjutan Aceh yang salah satunya digambar oleh Peta Jalan KSB.
"Untuk mencapai tujuan dalam Peta Jalan KSB Provinsi Aceh, butuh kerjasama multi-pihak dan komitmen jangka panjang. Peta Jalan KSB telah memberikan kerangka dan ruang kerjasama serta sinergi berbagai kebijakan pendukung untuk mewujudkan visi produksi berkelanjutan, proteksi, dan iklusi," kata Nassat Idris, Country Director IDH Indonesia di acarakonferensi RSPO Roundtable 2023.
Langkah Provinsi Aceh melalui kebijakan Peta Jalan yang telah disusun ini akan mempercepat pelaksanaan sertifikasi ISPO dan akan meningkatkan ketersediaan produk-produk kelapa sawit Indonesia dan turunananyayang berkelanjutan di pasar global.
Dibangunnya peta jalan kelapa sawit berkelanjutan ini tidak terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai oleh kelompok petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi model yang akan diadopsi pemerintah Aceh di 13 kabupaten. Akhir tahun 2023 ini, Kabupaten Aceh Tamiang meraih sukses dengan pemberian sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan, ISPO & RSPO, kepada lebih dari 2200 petani swadaya dari 4 koperasi dan 1 perkumpulan petani swadaya di Kabupaten Aceh Tamiang.
"Keberhasilan ini tidak hanya membuktikan kemampuan petani swadaya dalam memenuhi persyaratan sertifikasi internasional sawit bekelanjutan, tetapi juga menunjukkan harmonisasi antara sertifikasi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, ISPO, dan sertifikasi internasional, RSPO," kata dia.
Sukses yang diraih oleh petani sawit di Aceh Tamiang ini tak lepas dari dukungan berbagai pemangku kepentingan. Ada Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Forum Konservasi Leuser (FKL), dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) yang memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta. Tak hanya itu, mereka juga membangun kolaborasi multi-pihak melalui Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Kabupaten Aceh Tamiang.
PUPL terdiri dari perwakilan pemerintah, sektor swasta, kelompok petani, dan organisasi masyarakat sipil. IDH bersama mitra pendukung yakni FKL, LTKL, YEL, dan pihak swasta lantas membangun kemitraan dengan pihak pemerintah untuk mewujudkan visi berkelanjutan Aceh yang salah satunya digambar oleh Peta Jalan KSB.
"Untuk mencapai tujuan dalam Peta Jalan KSB Provinsi Aceh, butuh kerjasama multi-pihak dan komitmen jangka panjang. Peta Jalan KSB telah memberikan kerangka dan ruang kerjasama serta sinergi berbagai kebijakan pendukung untuk mewujudkan visi produksi berkelanjutan, proteksi, dan iklusi," kata Nassat Idris, Country Director IDH Indonesia di acarakonferensi RSPO Roundtable 2023.
(nng)
Lihat Juga :
