PLN IP Diapresiasi Buktikan Transparansi Governansi

JAKARTA - PLN Indonesia Power (PLN IP) berhasil dinobatkan menjadi Juara 1 kategori Perusahaan Non Go Publik Non Keuangan menyisihkan ratusan perusahaan Nasional terkemuka. Unggul dibandingkan perusahaan BUMN dan Swasta lainnya, di Annual Report Award (ARA) 2022 ini juga PLN IP menjadi Subholding Generation Company terbaik di PLN Group.

Direktur Keuangan PLN IP Endang Astharanti atau sering disapa Asti hadir didampingi Sekretaris Perusahaan Agung Siswanto dan Vice President GCG, Secretary & Protocol Rahmi Sukma pada acara penganugerahan menyampaikan capaian Juara 1 ini salah satu bentuk perbaikan berkelanjutan Perusahaan.

"Kami selalu melakukan improvement untuk kemajuan korporasi, menjalankan tata kelola perusahaan secara berkelanjutan, selalu berkomitmen mendukung nilai ESG. Juara 1 ini adalah bukti keberhasilan kami," kata Asti dalam siaran pers, Selasa (28/11/2023).



Penghargaan ARA 2022 ini merupakan kompetisi yang diselenggarakan oleh tujuh instansi yang sangat kredibel, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Komite Nasional Kebijakan Governansi serta Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Ketua Dewan Juri, Prof Lindawati Gani, Guru Besar Akuntansi UI menyebutkan jumlah total peserta ARA 2022 adalah sebanyak 163 peserta. Dewan juri telah menetapkan 22 pemenang ARA 2022 serta peraih juara umum dengan nilai akhir wawancara paling tinggi rata-rata 13,53 poin dari maksimal 15 poin.

ARA merupakan ajang bergengsi serta barometer bagi perusahaan dalam menunjukkan kepemimpinan yang transparan, akuntabilitas dan mampu menyajikan transparansi laporan tahunannya di tengah ketidakpastian global.



Ketua Panitia Pelaksana ARA Sigit Pramono mengungkapkan bahwa proses penjurian atau penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi khususnya laporan keuangan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Penilaian dilakukan terhadap keterbukaan informasi laporan keuangan perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disajikan transparan dan wajar, yang menekankan atas aspek governansi dan keberlanjutan serta konsep pemikiran terintegrasi dalam proses bisnisnya, penilaian bersifat independen tanpa intervensi dari pihak manapun," ungkap Sigit.

Ajang tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Abdullah Azwar Anas didampingi Ketua Pengarah ARA Prof. Mardiasmo serta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar.