Lindungi Industri Kelapa Sawit RI, Menko Airlangga Bersama Malaysia Menggedor Pintu UE
loading...
Menko Airlangga Hartarto menyampaikan, tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, tantangan industri sawit terkait kebijakan European Union Deforestation Free (EUDR) dan menekankan hal-hal penting yang harus segera diselesaikan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO terutama terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO.
Airlangga menuturkan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” ujar Menko Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Kemudian dia juga menuturkan, bahwa pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Airlangga.
Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.
Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.
Airlangga juga menegaskan, agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO. “Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkasnya.
Airlangga menuturkan setidaknya ada tiga hal mendasar yang menjadi tantangan ke depan yakni EUDR berpotensi mengeluarkan pekebun sawit dari rantai pasok global, General Data Protection Regulation yang mensyaratkan agar semua petani dengan produk-produk yang disasar EUDR menyerahkan data geolokasi kebun tanpa ada jaminan hukum bahwa data akan dilindungi, dan EUDR akan mengelompokkan negara dalam tiga kategori yakni risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi.
“Tentu kita ingin Indonesia risiko rendah. Oleh karena itu isu-isu keterlanjuran jadi prioritas utama pemerintah,” ujar Menko Airlangga dalam Pertemuan Nasional Petani Kelapa Sawit dalam Rangka HUT ke-23 Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) di Jakarta, Kamis (7/12/2023).
Kemudian dia juga menuturkan, bahwa pemerintah RI bersama dengan Malaysia telah melakukan joint mission pada bulan Mei 2023 untuk menyatakan keberatan terhadap EUDR. Sebagai tindak lanjut, telah dibentuk Joint Task Force Indonesia-Malaysia dan EU yang bertujuan agar implementasi EUDR tidak merugikan negara-negara produsen.
“Pemerintah sudah buat joint mission. Saya berangkat dengan Deputi Perdana Menteri Malaysia untuk menggedor pintu Uni Eropa supaya mereka tidak membuat peraturan yang nafasnya imperialisme perkebunan. Jadi, kita ingin kemampuan nasional diutamakan,” tegas Airlangga.
Selanjutnya terkait verifikasi data keterlanjuran lahan dan Sertifikasi ISPO, Airlangga meminta agar kedua hal ini harus segera diselesaikan. Peningkatan Sertifikasi ISPO penting mengingat realisasi sertifikasi ISPO per 6 Desember 2023 sebanyak 819 sertifikat dimana 107 sertifikat merupakan kebun sawit rakyat dengan luas 426.000 ha.
Rendahnya realisasi sertifikasi ISPO untuk petani sawit rakyat mendorong pemerintah melakukan perubahan regulasi dimana Pemerintah akan memberikan bantuan biaya sertifikasi ISPO untuk pekebun sawit rakyat.
Bantuan tersebut di antaranya untuk kegiatan Tanda Daftar Usaha Perkebunan, Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan, Pelatihan sistem kendali internal, Pendampingan, serta Sertifikasi dan atau Penilikan.
Airlangga juga menegaskan, agar tim APKASINDO dalam jangka waktu satu bulan mampu penyelesaian berbagai permasalahan terkait verifikasi data keterlanjuran lahan maupun sertifikasi ISPO. “Seluruh materi rapat sudah diselesaikan dan hasilnya konkret kesejahteraan untuk petani. 800 ribu hektar, 300 ribu petani,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
