Sawit RI Didiskriminasi Eropa, Menko Airlangga Protes Langsung
Kamis, 01 Juni 2023 - 11:31 WIB
loading...
Menko Airlangga menyampaikan, penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global yang mulai berjalan tahun depan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto muncul di sejumlah pemberitaan internasional antara lain Financial Times, Bloomberg dan Politico Europe. Hal ini terkait dengan kedatangannya ke markas EU (Uni Eropa) di Brussels bersama Deputi Perdana Menteri Malaysia Fadillah Yusof untuk menolak kebijakan EU terkait Aturan Deforestasi yang dinilai merugikan negara produsen sawit serta sejumlah komoditas pangan atau hasil hutan, khususnya para petani kecil.
Baca Juga: Lawan Diskriminasi terhadap Produk Sawit, RI-Malaysia Perkuat Kerja Sama
Menko Airlangga menyampaikan, penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global yang mulai berjalan tahun depan.
Dalam laporan di sejumlah media internasional tersebut, Airlangga Hartarto secara keras merespons aturan EU ini yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade, keadilan serta merugikan para petani kecil jika diterapkan.
"Undang-undang ini pro bisnis, pro korporasi multinasional, pro konglomerat, tapi tidak pro-rakyat. Ini bukan untuk petani kecil," tegas Airlangga Hartarto dikutip dari Politico Europe, Kamis (1/6).
Baca Juga: Lawan Diskriminasi terhadap Produk Sawit, RI-Malaysia Perkuat Kerja Sama
Menko Airlangga menyampaikan, penolakannya terhadap peraturan baru EU atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang ditujukan untuk mengekang deforestasi global yang mulai berjalan tahun depan.
Dalam laporan di sejumlah media internasional tersebut, Airlangga Hartarto secara keras merespons aturan EU ini yang menurutnya bertentangan dengan prinsip-prinsip fair trade, keadilan serta merugikan para petani kecil jika diterapkan.
"Undang-undang ini pro bisnis, pro korporasi multinasional, pro konglomerat, tapi tidak pro-rakyat. Ini bukan untuk petani kecil," tegas Airlangga Hartarto dikutip dari Politico Europe, Kamis (1/6).
Lihat Juga :
