Mendorong Akselerasi Ekonomi Digital dengan Memperkuat Literasi

JAKARTA - Sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, Indonesia menjadi negara yang memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang besar. Data Worldometers menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia mencapai 278,11 juta jiwa pada awal Oktober 2023.

Dengan populasi yang besar ditambah infrastruktur digital yang semakin maju, Indonesia juga memiliki potensi yang besar dalam ekonomi digital. Data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif. Bahkan, riset Google Temasek dan Bain & Co. menyebutkan, kontribusi sektor e-commerce Indonesia sebesar USD59 miliar atau setara 76% terhadap nilai ekonomi digital Indonesia dan diproyeksikan mencapai USD130 miliar pada 2025.

Masifnya pembangunan infrastruktur digital oleh pemerintah menjadi salah satu pemantik melesatnya ekonomi digital di Tanah Air. Namun demikian, masih ada sejumlah tantangan yang harus ditaklukkan untuk mendorong akselerasi ekonomi digital di Tanah Air.

"Salah satunya literasi digital, karena di sejumlah daerah khususnya di jawasan pedesaan dan wilayah 3T, digitalisasi masih dimanfaatkan sebatas sebagai sarana komunikasi," ujar Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Jumat (8/12/2023).



Dia mengatakan, pembangunan infrastruktur yang masif masih perlu dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka pemanfaatan teknologi untuk kepentingan lebih besar. Tingkat literasi digital Indonesia memang masih berada pada level rendah. Laporan dari Institute for Management Development dalam World Digital Competitivness menyebutkan, ranking Indonesia berada di urutan 51 dari 63 negara.

Namun demikian, Kementerian Kominfo mencatat ada kenaikan literasi digital masyarakat. Pada 2020, indeks literasi digital masih berada di angka 3,46, dari skala 1-5. Naik menjadi 3,49 pada 2021 dan pada 2022 mencapai 3,54. "Karenanya, peningkatan literasi penting. Sehingga pemanfaatan internet bisa digunakan untuk mendorong ekonomi di daerah pedesaan khususnya 3T. Harus didorong ke arah yang lebih baik lagi yakni pengembangan dan pemanfaatan internet untuk pengembangan ekonomi," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus bisa memeratakan pemanfaatan ekonomi digital, termasuk untuk kalangan usaha mikro, kecil, menengah atau (UMKM) yang belum bisa optimal dalam memanfaatkan teknologi. Sehingga, para pelaku usaha khususnya UMKM yang selama ini menjadi moir penggerak perekonomian nasional di saat krisis, bisa memanfaatkan digitalisasi secara maksimal.

Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan, diantaranya infrastruktur harus digenjot terutama di luar Pulau Jawa, khususnya di kawasan tertinggal, terpencil, dan terluar (3T). Kemudian, sumber daya manusia dengan pelatihan, pengembangan, dan pemerataan informasi. Serta pemanfaatan ekonomi digital untuk hal yang produktif. "Pemahaman tentang digitalisasi perlu diberikan sejak dini, bahkan sejak Sekolah Dasar," tandasnya.

Pentingnya peningkatan literasi digital diakui oleh Yeni Puspitasari. Pelaku usaha Songket di SIBA Center, Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Menurut Yeni, para pelaku usaha kerajinan di SIBA Center kini banyak yang memanfaatkan platform digital untuk menjual produk kerajinan yang dihasilkan. "Dulu menunggu konsumen datang, sekarang bisa kami pasarkan di platform e-commerce," ungkapnya saat ditemui SINDOnews beberapa waktu lalu.

Dia berkisah, dengan hadirnya jaringan internet yang handal, kondisi ekonomi para pelaku usaha terus membaik. "Pesanan semakin banyak, bahkan hingga luar negeri," katanya. Produksi Songket dilakukan di kawasan Desa Lingga, Tanjung Enim. Dengan adanya pelatihan l digital dari beberapa pihak yang menjadi mitra pendamping, tak sekadar mendongkrak penghasilan pelaku usaha, tetapi juga menumbuhkan jiwa inovasi para pelaku UMKM. "Bagi kami, sekarang internet tak sekadar alat untuk komunikasi, tetapi juga membantu meningkatkan ekonomi kami," cetusnya.

Meratanya akses internet hingga kawasan pedesaan itu tak lepas dari peran Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo. Lembaga yang merupakan unit noneselon di Kementerian Kominfo itu bertugas sebagai penyedia infrastruktur dan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi masyarakat.

Dirut BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan percepatan Pembangunan Base Transceiver Station (BTS), jaringan serat optik Palapa Ring, dan pengoperasian Satelite Republik Indonesia (SATRIA)-1. Palapa Ring saat ini sudah selesai dilaksanakan dan mampu memeratakan akses dan harga dari layanan internet cepat (broadband) di seluruh kota kabupaten di Indonesia.

Saat ini, BAKTI Kominfo memprioritaskan pemerataan konektivitas digital untuk sektor pendidikan di daerah-daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) Indonesia. Fokus pemerataan infrastruktur digital yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo terpusat pada empat sektor layanan publik yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pemerintah desa dan pos-pos TNI, Polri atau sektor keamanan terutama di wilayah perbatasan.

Sebelumnya, BAKTI Kominfo telah meluncuran Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) dengan kecepatan internet sebesar 150 Gbps pada Juni 2023 untuk memenuhi kebutuhan akses internet sekitar 50.000 titik pada 4 sektor layanan publik di daerah 3T di Indonesia. SATRIA-1 akan siap terhubung dengan 11 stasiun pengendali bumi yang tersebar di Indonesia pada Desember 2023 dan selanjutnya memenuhi konektivitas internet di Indonesia pada awal 2024.

Tak hanya membangun infrastruktur, namun BAKTI Kominfo juga berfokus pada peningkatan kecakapan digital masyarakat untuk pemanfaatan ruang digital dan teknologi. Hal itu dilakukan untuk memberikan nilai tambah bagi kehidupan dan juga menjadikan digitalisasi sebagai hal yang berguna bagi kemajuan dan produktivitas masyarakat.

Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan hal yang paling krusial dalam mewujudkan transformasi digital. Masyarakat Indonesia tidak boleh hanya sekedar mengenal teknologi, tapi juga harus cermat menggunakannya. Dengan adanya peningkatan literasi, masyarakat diharapkan siap menghadapi agenda transformasi digital agar dapat meningkatkan indeks literasi digital Indonesia.

Di era disrupsi teknologi, pemerintah melalui BAKTI Kominfo menyiapkan SDM Indonesia dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. "Selain menghadirkan akses internet, melakukan edukasi literasi digital di wilayah 3T juga menjadi tugas BAKTI. Di kawasan 3T, pengetahuan terkait internet belum sebanyak masyarakat di perkotaan," tegas Fadhilah.

Sedangkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan, pemerintah memiliki komitmen kuat untuk membangun masyarakat digital yang unggul salah satunya dengan menggiatkan gerakan literasi digital nasional. "Kami berikan literasi digital kepada masyarakat, dan dari data kami terakhir sudah ada 22 juta orang yang mengikuti program literasi digital ini," kata Budi.



Beberapa program literasi digital yang dihadirkan diantaranya pelatihan untuk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) digital yang terbuka untuk masyarakat. Ada juga Digital Talent Scholarship (DTS) yang dikhususkan untuk literasi digital di tingkat menengah. Pemanfaatan potensi ekonomi digital oleh UMKM menjadi salah satu solusi agar Indonesia dapat keluar dari jebakan middle income trap (MIT) sehingga berakselerasi menjadi negara maju.

Pemerintah juga berupaya memaksimalkan peluang dengan mendorong pelaku UMKM meningkatkan jejaring usaha. Dengan pemanfaatan jejaring digital bagi pelaku UMKM akan dapat menopang seluruh rangkaian bisnis mulai dari pengembangan produk, perencanaan dan produksi operasional, hingga pemasaran.

Dalam tahap aspek perencanaan produk, digitalisasi dilakukan untuk menganalisa tren pasar dan interaksi dengan pelanggan untuk peningkatan pelayanan dan demand. Sementara di tingkat operasionalisasi, saluran e-commerce dapat membantu strategi pengadaan, peningkatan efisiensi.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia tahun ini hampir mencapai USD80 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.240 triliun. Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ditunjang oleh 2.500 perusahaan rintisan (startup). Saat ini, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di dunia sebagai negara dengan jumlah startup terbanyak.

Untuk mendorong Indonesia ke tahap selanjutnya, terdapat sejumlah aspirasi target yang telah ditetapkan, diantaranya peningkatan daya saing digital Indonesia yang semula berada pada peringkat ke-51 di tahun 2022 menjadi peringkat ke-20 di tahun 2045 serta kontribusi ekonomi digital yang harus mencapai 20% terhadap PDB.

Menko Airlangga meminta generasi muda sebagai digital native untuk dapat membekali diri dengan literasi digital dan menguasai keterampilan digital sehingga dapat menjadi talenta digital yang mampu berpartisipasi dalam proses transformasi digital di tanah air. "Generasi milenials dan generasi Z dituntut memiliki karakter yang mampu beradaptasi tinggi, fleksibel, kreatif, tech savvy, empati, dan mampu berpikir kritis. Sebagai modal utama untuk menghadapi era digitalisasi yang bergerak secara dinamis," tegasnya.