Badan Otorita Blak-blakan Soal Mahalnya Biaya Konstruksi Proyek di IKN
loading...
Badan Otorita IKN menjelaskan terkait mahalnya biaya konstruksi di IKN. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN Agung Wicaksono mengungkapkan terkait mahalnya biaya konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menyebutkan mahalnya biaya tersebut tidak berpengaruh terhadap minat investor.
"So far sih tidak ya. Jadi misalkan Pakuwon mereka tetap jalan, mereka kan lebih kepada situasi di lapangan yang mereka perlu hari-hati karena desainnya musti green, dan kontur tanahnya berbeda. Jadi itu aja yang bikin mereka harus hati-hati dalam melakukan perencanaan dan pembangunan," ujar Agung saat di temui usai acara Workshop Internasional Financial Center IKN di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Menurut dia calon investor sudah lebih dahulu memahami dan melakukan analisa di lapangan sebelum mulai menanamkan modal di IKN termasuk mempertimbangkan biaya konstruksi yang cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah perkotaan.
Agung menilai, para investor tentunya sudah punya pertimbangan tersendiri dalam menaksir biaya konstruksi di IKN jika misalnya lebih mahal. Mengingat material konstruksi untuk membangun IKN masih harus didatangkan dari luar wilayah IKN.
"Itu sesuatu yang investor sudah kalkulasi ya, jadi sudah di kalkulasi bahan karena kebutuhannya memang meningkat banyak ya, tapi pasti mereka punya solusi lah untuk mengatasinya," sambungnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengakui suplai material konstruksi di lokasi pembangunan memang mengalami perlambatan. Hal itu sebabkan karena saat ini juga tengah masif dilakukan pembangunan infrastruktur dasar dan beberapa proyek pembangunan dari sektor swasta, sehingga kebutuhan material meningkat.
Bambang mengungkapkan salah satu alasan material konstruksi harus didatangkan dari luar karena konsep pembangunan IKN sendiri yang mempunyai komitmen untuk tidak merusak lingkungan, salah satunya aktivitas penambangan.
"Kami kalau di IKN melakukan moratorium segala macam pertambangan gak boleh, karena kita mau jadi green area. Sehingga mereka memang harus cari dari luar, itu memang dari waktu ke waktu akan ada dinamika seperti itu," lanjutnya.
Ditemui secara terpisah, Presiden Direktur Pakuwon Jati, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan salah satu hambatan proses pembangunan di IKN adalah sulitnya mencari material. Hal itu akhirnya berdampak pada ongkos bangunan yang juga tidak murah.
"Kalau insentif saya kira oke, sudah cukup kalau menurut saya. Walau di sana bangun tidak murah ya, karena bahan bangunan kan dari luar pulau segala macam. Sehingga costnya lebih mahal saja," tutup Stefanus.
"So far sih tidak ya. Jadi misalkan Pakuwon mereka tetap jalan, mereka kan lebih kepada situasi di lapangan yang mereka perlu hari-hati karena desainnya musti green, dan kontur tanahnya berbeda. Jadi itu aja yang bikin mereka harus hati-hati dalam melakukan perencanaan dan pembangunan," ujar Agung saat di temui usai acara Workshop Internasional Financial Center IKN di Jakarta, Senin (11/12/2023).
Menurut dia calon investor sudah lebih dahulu memahami dan melakukan analisa di lapangan sebelum mulai menanamkan modal di IKN termasuk mempertimbangkan biaya konstruksi yang cenderung lebih mahal jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah perkotaan.
Agung menilai, para investor tentunya sudah punya pertimbangan tersendiri dalam menaksir biaya konstruksi di IKN jika misalnya lebih mahal. Mengingat material konstruksi untuk membangun IKN masih harus didatangkan dari luar wilayah IKN.
"Itu sesuatu yang investor sudah kalkulasi ya, jadi sudah di kalkulasi bahan karena kebutuhannya memang meningkat banyak ya, tapi pasti mereka punya solusi lah untuk mengatasinya," sambungnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Bambang Susantono mengakui suplai material konstruksi di lokasi pembangunan memang mengalami perlambatan. Hal itu sebabkan karena saat ini juga tengah masif dilakukan pembangunan infrastruktur dasar dan beberapa proyek pembangunan dari sektor swasta, sehingga kebutuhan material meningkat.
Bambang mengungkapkan salah satu alasan material konstruksi harus didatangkan dari luar karena konsep pembangunan IKN sendiri yang mempunyai komitmen untuk tidak merusak lingkungan, salah satunya aktivitas penambangan.
"Kami kalau di IKN melakukan moratorium segala macam pertambangan gak boleh, karena kita mau jadi green area. Sehingga mereka memang harus cari dari luar, itu memang dari waktu ke waktu akan ada dinamika seperti itu," lanjutnya.
Ditemui secara terpisah, Presiden Direktur Pakuwon Jati, Alexander Stefanus Ridwan Suhendra mengatakan salah satu hambatan proses pembangunan di IKN adalah sulitnya mencari material. Hal itu akhirnya berdampak pada ongkos bangunan yang juga tidak murah.
"Kalau insentif saya kira oke, sudah cukup kalau menurut saya. Walau di sana bangun tidak murah ya, karena bahan bangunan kan dari luar pulau segala macam. Sehingga costnya lebih mahal saja," tutup Stefanus.
(nng)
Lihat Juga :
