Kang Emil, Pekerja Terdampak Covid Paling Banyak Ada di Jawa Barat

BANDUNG - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 paling banyak. Menurut data yang dihimpun kementerian, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda, hingga 31 Juli total pekerja formal dan informal yang terdampak COVID-19 di Jawa Barat mencapai 342.772 orang.

"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ke depannya," kata Ida dalam arahan konkret pemulihan ekonomi nasional di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh Jawa Barat, di Bandung, Minggu, (9/8/2020).

Secara nasional, hingga 31 Juli 2020 total pekerja formal dan informal yang terdampak Covid-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang. Sedangkan dari data yang sudah di-cleansing kementerian dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2.146.667 orang, terdata by name by address.

Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK mencapai 383.645 orang. Sementara pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang. ( Baca juga:Tak Sabaran, Pengusaha Minta BLT Pegawai Dipercepat )

Menurut Ida, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait mitigasi dampak pandemi di bidang ketenagakerjaan, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya meringankan beban pekerja ter-PHK melalui sejumlah stimulus. Termasuk menyalurkan berbagai bantuan sosial bagi para korban PHK, Kartu Prakerja, serta masifikasi program padat karya dan kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.

Sementara itu di tempat yang sama, Kadisnaker Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka pengangguran terbukanya masih cukup tinggi. Ditambah lagi, masih tingginya angka disparitas UMK ditingkat Kab/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.

"Tentu kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap Taufik.