Bos IMF Peringatkan Indonesia Soal Gejolak Ekonomi Global
Selasa, 27 Februari 2018 - 11:48 WIB
Bos IMF Peringatkan Indonesia Soal Gejolak Ekonomi Global
A
A
A
JAKARTA - Direktur Pelaksana International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde mengingatkan Indonesia atas ketidakpastian yang terjadi terhadap perekonomian global. Saat ini, sejumlah negara maju sedang melakukan normalisasi kebijakan moneter mereka yang dipastikan akan berdampak pada negara-negara di dunia.
(Baca Juga: Bos IMF Puji Upaya RI dan Negara ASEAN Dongkrak Ekonomi)
Dia mengatakan, Indonesia dan negara-negara di ASEAN lainnya memang pernah berhasil mengatasi krisis keuangan global pada 2013. Namun, ketidakpastian yang terjadi sebagai dampak dari normalisasi kebijakan yang terjadi saat ini tetap perlu diwaspadai.
Menurutnya, volatilitas pasar keuangan baru-baru ini menjadi pengingat bahwa transisi ekonomi yang mendasar sedang berlangsung. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia, termasuk ASEAN sedang bersiap terhadap normalisasi kebijakan moneter yang secara bertahap dilakukan negara-negara maju.
"Kita memang sudah tahu bahwa ini akan datang, tapi tetap tidak pasti bagaimana ini akan memengaruhi perusahaan, pekerjaan dan pendapatan kita," katanya dalam acara High Level International Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
(Baca Juga: Jelang IMF-World Bank Meeting 2018, Konferensi Internasional Digelar)
Dia mengatakan, ketidakpastian yang terjadi saat ini memang banyak diketahui dan mulai diantisipasi negara di dunia. Namun, negara di dunia tetap tidak bisa memastikan bagaimana ketidakpastian ini akan memengaruhi pendapatan dari negara tersebut.
"Jadi jelas, pembuat kebijakan tetap perlu waspada tentang kemungkinan dampak ketidakpastian tersebut pada stabilitas keuangan, termasuk prospek arus modal yang mudah berubah," imbuh Lagarde.
Kendati demikian, dia menilai bahwa pemerintah bisa menggunakan momen ini untuk memperkuat kerangka kebijakan mereka. Hal ini termasuk upaya untuk mereformasi pasar keuangan, meningkatkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan hambatan yang terjadi di dunia industri.
"Perbaikan juga termasuk menggunakan reformasi fiskal untuk menghasilkan pendapatan publik yang lebih tinggi dan memperbaiki pengeluaran. Dengan meningkatkan keuangan publik, negara dapat meningkatkan investasi infrastruktur dan belanja pembangunan. Terutama pada jaring pengaman sosial yang paling rentan," ujarnya.
(Baca Juga: Bos IMF Puji Upaya RI dan Negara ASEAN Dongkrak Ekonomi)
Dia mengatakan, Indonesia dan negara-negara di ASEAN lainnya memang pernah berhasil mengatasi krisis keuangan global pada 2013. Namun, ketidakpastian yang terjadi sebagai dampak dari normalisasi kebijakan yang terjadi saat ini tetap perlu diwaspadai.
Menurutnya, volatilitas pasar keuangan baru-baru ini menjadi pengingat bahwa transisi ekonomi yang mendasar sedang berlangsung. Para pembuat kebijakan di seluruh dunia, termasuk ASEAN sedang bersiap terhadap normalisasi kebijakan moneter yang secara bertahap dilakukan negara-negara maju.
"Kita memang sudah tahu bahwa ini akan datang, tapi tetap tidak pasti bagaimana ini akan memengaruhi perusahaan, pekerjaan dan pendapatan kita," katanya dalam acara High Level International Conference di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (27/2/2018).
(Baca Juga: Jelang IMF-World Bank Meeting 2018, Konferensi Internasional Digelar)
Dia mengatakan, ketidakpastian yang terjadi saat ini memang banyak diketahui dan mulai diantisipasi negara di dunia. Namun, negara di dunia tetap tidak bisa memastikan bagaimana ketidakpastian ini akan memengaruhi pendapatan dari negara tersebut.
"Jadi jelas, pembuat kebijakan tetap perlu waspada tentang kemungkinan dampak ketidakpastian tersebut pada stabilitas keuangan, termasuk prospek arus modal yang mudah berubah," imbuh Lagarde.
Kendati demikian, dia menilai bahwa pemerintah bisa menggunakan momen ini untuk memperkuat kerangka kebijakan mereka. Hal ini termasuk upaya untuk mereformasi pasar keuangan, meningkatkan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan dan hambatan yang terjadi di dunia industri.
"Perbaikan juga termasuk menggunakan reformasi fiskal untuk menghasilkan pendapatan publik yang lebih tinggi dan memperbaiki pengeluaran. Dengan meningkatkan keuangan publik, negara dapat meningkatkan investasi infrastruktur dan belanja pembangunan. Terutama pada jaring pengaman sosial yang paling rentan," ujarnya.
(izz)
