Target Tax Ratio 23% Kurang Realistis, Begini Penjelasan Ekonom
Selasa, 26 Desember 2023 - 20:25 WIB
loading...
Tax ratio menjadi perdebatan panas antara cawapres Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023). FOTO/Ist
A
A
A
JAKARTA - Ekonom dari Universitas Mercu Buana Sugiyono Madelan Ibrahim menilai target penaikan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% sebagai angka sangat tinggi. Angka itu kurang realistis untuk diterapkan.
"Angka tax rasio 23% itu tergolong tinggi sekali, mengingat tax rasio sekarang 9,21%, sehingga angka tadi kurang realistis," kata Sugiyono, Selasa (26/12/2023), menanggapi pernyataan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menaikkan rasio pajak hingga 23% dalam debat Pilpres 2024.
Kendati demikian, Sugiyono menilai debat cawapres telah membuka mata publik terkait kualitas masing-masing cawapres.
"Debat tersebut cukup bagus dan banyak membantu memperkenalkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dan lebih dekat kepada cawapres dan capres," katanya.
Baca Juga: Gibran Ingin Naikkan Tax Ratio Jadi 23 Persen, Pengamat Pajak: Tidak Masuk Akal
Menurut Sugiyono, unggul dalam debat Pilpres 2024 tidak otomotis meneguk keuntungan elektoral. Sebab, konstituen Pemilu 2024 terbanyak adalah generasi Z dan milenial yang bukan pemerhati setia debat yang diselenggarakan oleh KPU.
Ia menilai debat cawapres tetap menjadi bentuk kampanye meski disebut jauh dari kualitas substansial. "Jadi substansial atau tidak, debat sebagai bentuk kampanye yang lainnya merupakan salah satu sarana untuk melakukan perkenalan kepada konstituen," katanya.
Sebelumnya, tax ratio menjadi perdebatan panas antara cawapres Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023). Mahfud MD menilai rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang tidak masuk akal.
"Dalam visi dan misi Anda, disebut kalau rasio pajak (tax ratio) dinaikkan menjadi 23%, dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal," ujar Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Sebab, dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10%, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6%. "Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, naiknya ekonomi bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja orang nggak ngambil," jelas Mahfud.
Baca Juga: Gibran Ingin Naikkan Rasio Pajak Jadi 23%, Mahfud MD Nilai Tidak Masuk Akal
Lebih lanjut, dirinya juga meminta putra sulung Presiden Jokowi itu untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio. Anda bicara soal 23%, 23% dari apa ini? Kalau anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan tax ratio, kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa?" cecar Mahfud.
Kalau 23% dari APBN, Mahfud menyebut bahwa itu salah karena sekarang saja sudah 82% dari APBN. Dengan tax ratio sekarang yang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%.
"23% itu dari apa? Dari PDB? Dari APBN? atau apa? untuk menaikkan pajak. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty tidak jelas hasilnya, kemudian insentif pajak sudah ditawarkan juga tidak mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak," kata Mahfud MD
"Angka tax rasio 23% itu tergolong tinggi sekali, mengingat tax rasio sekarang 9,21%, sehingga angka tadi kurang realistis," kata Sugiyono, Selasa (26/12/2023), menanggapi pernyataan cawapres Gibran Rakabuming Raka yang akan menaikkan rasio pajak hingga 23% dalam debat Pilpres 2024.
Kendati demikian, Sugiyono menilai debat cawapres telah membuka mata publik terkait kualitas masing-masing cawapres.
"Debat tersebut cukup bagus dan banyak membantu memperkenalkan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam dan lebih dekat kepada cawapres dan capres," katanya.
Baca Juga: Gibran Ingin Naikkan Tax Ratio Jadi 23 Persen, Pengamat Pajak: Tidak Masuk Akal
Menurut Sugiyono, unggul dalam debat Pilpres 2024 tidak otomotis meneguk keuntungan elektoral. Sebab, konstituen Pemilu 2024 terbanyak adalah generasi Z dan milenial yang bukan pemerhati setia debat yang diselenggarakan oleh KPU.
Ia menilai debat cawapres tetap menjadi bentuk kampanye meski disebut jauh dari kualitas substansial. "Jadi substansial atau tidak, debat sebagai bentuk kampanye yang lainnya merupakan salah satu sarana untuk melakukan perkenalan kepada konstituen," katanya.
Sebelumnya, tax ratio menjadi perdebatan panas antara cawapres Mahfud MD dan Gibran Rakabuming Raka dalam debat Pilpres 2024, Jumat (22/12/2023). Mahfud MD menilai rencana kenaikan rasio pajak hingga 23% yang tercantum dalam visi misi Capres dan Cawapres Nomor Urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai hal yang tidak masuk akal.
"Dalam visi dan misi Anda, disebut kalau rasio pajak (tax ratio) dinaikkan menjadi 23%, dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal," ujar Mahfud dalam debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
Sebab, dia menyebutkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10%, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6%. "Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, naiknya ekonomi bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang insentif pajak saja orang nggak ngambil," jelas Mahfud.
Baca Juga: Gibran Ingin Naikkan Rasio Pajak Jadi 23%, Mahfud MD Nilai Tidak Masuk Akal
Lebih lanjut, dirinya juga meminta putra sulung Presiden Jokowi itu untuk membedakan antara penerimaan pajak dan tax ratio. Anda bicara soal 23%, 23% dari apa ini? Kalau anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan tax ratio, kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa?" cecar Mahfud.
Kalau 23% dari APBN, Mahfud menyebut bahwa itu salah karena sekarang saja sudah 82% dari APBN. Dengan tax ratio sekarang yang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%.
"23% itu dari apa? Dari PDB? Dari APBN? atau apa? untuk menaikkan pajak. Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty tidak jelas hasilnya, kemudian insentif pajak sudah ditawarkan juga tidak mau, karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak," kata Mahfud MD
(nng)
Lihat Juga :
