IKN Sudah Telan APBN Rp26,7 Triliun, Alokasi Anggaran Capai Rp72,8 Triliun
loading...
Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran pembangunan proyek IKN. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total alokasi anggaran Ibu Kota Nusantara ( IKN ) tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp72,8 triliun. Adapun realisasi sementara anggaran IKN 2023 sebesar Rp26,7 triliun atau 97,6% dari pagu Rp27,4 triliun.
"Kalau kita lihat dari tahun 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN, tahun 2023 naik cukup besar Rp26,7 triliun, tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan ada 2 klaster anggaran pembangunan IKN. Pertama adalah realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun (dari pagu Rp24,3 triliun).
"Termasuk komplek istana dan pemerintahan pusat di kawasan inti. Kemudian pembangunan rumah susun untuk ASN dan Hankam," ujar dia.
"Lalu pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku, dan pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, klaster kedua adalah realisasi klaster non infrastruktur sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun. Penggunaannya adalah untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan, kegiatan pemetaan, dukungan pengamanan oleh Polri, serta operasional Otorita IKN.
"Kalau kita lihat dari tahun 2022 kita sudah belanja Rp5,5 triliun untuk IKN, tahun 2023 naik cukup besar Rp26,7 triliun, tahun depan lebih besar lagi Rp40,6 triliun," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Kinerja dan Realisasi APBN di Jakarta, Selasa (2/1/2024).
Sri Mulyani mengatakan ada 2 klaster anggaran pembangunan IKN. Pertama adalah realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp23,8 triliun (dari pagu Rp24,3 triliun).
"Termasuk komplek istana dan pemerintahan pusat di kawasan inti. Kemudian pembangunan rumah susun untuk ASN dan Hankam," ujar dia.
"Lalu pembangunan jalan tol, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan bendungan Sepaku Semoi, penanganan banjir sungai Sepaku, dan pengendalian banjir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut, klaster kedua adalah realisasi klaster non infrastruktur sebesar Rp2,9 triliun dari pagu Rp3 triliun. Penggunaannya adalah untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, perencanaan pemindahan, rekomendasi kebijakan, kegiatan pemetaan, dukungan pengamanan oleh Polri, serta operasional Otorita IKN.
(nng)
Explore More