Muhammadiyah Desak Pemerintah Jadikan Pertanian Menjadi Unggulan
Minggu, 18 Maret 2018 - 23:20 WIB
Muhammadiyah Desak Pemerintah Jadikan Pertanian Menjadi Unggulan
A
A
A
SOLO - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Haidar Natsir mendesak pemerintah membuat kebijakan yang mendorong dunia pertanian menjadi unggulan. Pasca reformasi, dunia petani dan pertanian terlihat jalan di tempat dan sulit untuk maju.
"Reformasi dulu mengkoreksi Orde Baru. Tapi ada yang bagus karena Orde Baru membangun kedaulatan petani dan pertanian," ujar Haidar Natsir saat Rakornas dan Rembug Tani Nasional di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Minggu (18/3/2018).
Bahkan pada era Orde Baru, sambung Haidar, Indonesia mampu berswasembada beras. Namun setelah reformasi, justru ironi karena dunia pertanian dan petani jalan di tempat di tengah liberalisasi ekonomi, politik, dan budaya.
Dunia pertanian justru sunyi dan terbukti beras sering kali susah, petani merugi saat panen, dan impor beragam kebutuhan. Dirinya menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen kuat dengan membangun paradigma ekonomi baru dalam mengatasi kesenjangan.
Namun hal itu harus didukung dengan kebijakan yang memasukkan dunia pertanian menjadi unggulan. Kementrian Pertanian (kementan) harus membuat kebijakan yang berani agar dunia pertanian tak jalan di tempat. Dengan demikian, dunia pertanian dan petani memiliki kedaulatan di negerinya sendiri. Melalui jihad kedaulatan pangan, diharapkan dunia pertanian dan petani berkemajuan.
Sehingga orang Indonesia tidak perlu susah mencari makan. Termasuk harus mendatangkan dari luar negeri karena dari dalam negeri tumbuh potensi besar. Pada sisi lain, PP Muhammadiyah sudah mulai mempelopori pertanian produktif, dan tumpangsari.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Nurul Yamin mengatakan, Rakornas dan Rembug Tani Nasional diantaranya mengangkat isu pertanian dan kedaulatan pangan karena sangat penting.
Rakonas sendiri bertujuan mengkonsolidasikan pengurus MPM di berbagai level persyarikatan Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat. "Selain itu juga menguatkan sinergi di berbagai level, terutama majelis dan amal usaha menggerakkan masyarakat," terang Yamin.
"Reformasi dulu mengkoreksi Orde Baru. Tapi ada yang bagus karena Orde Baru membangun kedaulatan petani dan pertanian," ujar Haidar Natsir saat Rakornas dan Rembug Tani Nasional di Kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Solo, Minggu (18/3/2018).
Bahkan pada era Orde Baru, sambung Haidar, Indonesia mampu berswasembada beras. Namun setelah reformasi, justru ironi karena dunia pertanian dan petani jalan di tempat di tengah liberalisasi ekonomi, politik, dan budaya.
Dunia pertanian justru sunyi dan terbukti beras sering kali susah, petani merugi saat panen, dan impor beragam kebutuhan. Dirinya menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komitmen kuat dengan membangun paradigma ekonomi baru dalam mengatasi kesenjangan.
Namun hal itu harus didukung dengan kebijakan yang memasukkan dunia pertanian menjadi unggulan. Kementrian Pertanian (kementan) harus membuat kebijakan yang berani agar dunia pertanian tak jalan di tempat. Dengan demikian, dunia pertanian dan petani memiliki kedaulatan di negerinya sendiri. Melalui jihad kedaulatan pangan, diharapkan dunia pertanian dan petani berkemajuan.
Sehingga orang Indonesia tidak perlu susah mencari makan. Termasuk harus mendatangkan dari luar negeri karena dari dalam negeri tumbuh potensi besar. Pada sisi lain, PP Muhammadiyah sudah mulai mempelopori pertanian produktif, dan tumpangsari.
Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, Nurul Yamin mengatakan, Rakornas dan Rembug Tani Nasional diantaranya mengangkat isu pertanian dan kedaulatan pangan karena sangat penting.
Rakonas sendiri bertujuan mengkonsolidasikan pengurus MPM di berbagai level persyarikatan Muhammadiyah untuk terlibat aktif dalam memberdayakan masyarakat. "Selain itu juga menguatkan sinergi di berbagai level, terutama majelis dan amal usaha menggerakkan masyarakat," terang Yamin.
(ven)
Lihat Juga :
