DPR Kritisi Kebijakan Bongkar-Pasang Direksi Pertamina

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Kardaya Warnika mengkritisi kebijakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu sering merombak jajaran direksi perusahaan migas pelat merah, PT Pertamina (Persero).

Menurutnya, jika direksi Pertamina terus-terusan dirombak, maka hal itu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil perseroan. Seperti diketahui, belum lama ini Menteri BUMN Rini Soemarno mencopot Elia Massa Manik dari jabatannya sebagai direktur utama (dirut) Pertamina. Tak hanya Elia, Rini pun mengganti sejumlah direksi Pertamina lainnya.

"Ini kan kalau kita hitung Pak Massa Manik ini baru sekitar satu tahun. Jadi bisa kita bayangkan kalau tiap tahun misalkan pimpinan tertinggi pertamina itu diganti, maka tiap tahun akan terjadi perubahan kebijakan. Jadi ya tidak kebayang Pertamina akan seperti apa, gitu aja," ujarnya kepada SINDOnews, Sabtu (21/4/2018).

Terlebih, perombakan jajaran direksi BUMN energi terintegrasi itu masih menyisakan ketidakpastian dengan belum ditunjuknya dirut definitif. Saat ini, posisi dirut dirangkap oleh Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina Nicke Widyawati sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirut Pertamina.

(Baca Juga: Tak Ada Dirut Definitif Munculkan Ketidakpastian di Pertamina)

Di bagian lain, Kardaya menceritakan bahwa pencopotan Elia Massa Manik sebagai direktur utama Pertamina adalah isu lama yang baru terealisasi. Dia menyebut, pemegang saham telah lama merencanakan pelengseran orang nomor satu di Pertamina tersebut.

Persoalan merosotnya kinerja, kasus kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium hingga terakhir kecelakaan pipa minyak di Teluk Balikpapan menurutnya hanya sebagai pencetus perombakan yang tiba-tiba tersebut. "Rumor penggantian direksi Pertamina itu sudah lama sekali, sebelum adanya isu mengenai BBM langka, sebelum adanya kebocoran pipa minyak. Ini sudah lama, jadi kalau menurut saya sih tidak dilihat dari hal-hal itu," tuturnya.

Kendati demikian, Kardaya menegaskan bahwa kewenangan untuk mengganti direksi BUMN ada di tangan menteri BUMN. Terlepas, Kardaya secara pribadi menilai kinerja Elia yang baru satu tahun menjabat sebagai nahkoda Pertamina tidaklah buruk. "Tapi memang kalau Menteri BUMN merasa harus diganti ya diganti, karena kewenangan dan hak prerogatifnya," tandasnya.