Badan Otorita IKN Kantongi 345 LOI per Januari 2024, Siap Groundbreaking Bulan Ini
loading...
A
A
A
JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hingga saat ini sudah mengantongi 345 LOI (letter of intent) dari para calon investor di IKN . Jumlah tersebut bertambah 15 LOI sejak pencatatan per akhir Desember 2023, kemarin yang terdiri dari berbagai sektor.
"Kalau total yang LOI memang sangat tinggi, yaitu 345 totalnya. Tapi apakah ini melebihi kebutuhan, kita tentu harus evaluasi 1 per satu," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN , Agung Wicaksono dalam Media Briefing, Selasa (16/1/2024).
Agung mengaku, sentimen tahun politik tidak menjadi sentimen negatif masuknya investasi ke IKN. Sebab proses pembangunan sudah dilandasi oleh dasar hukum yang kuat melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
"Apakah ini melambat, saya rasa tidak, terakhir saya media briefing, LOI itu 330, sekarang 345. Jadi akan terus bertambah," lanjutnya.
Bahkan Agung mengklaim, saat ini para investor yang hendak membangun di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah tidak dapat dilakukan karena alasan keterbatasan lahan. Sehingga investor akan diarahkan untuk membangun di wilayah sebelahnya, yaitu KIPP 1B dan 1C.
"Kawasan 1A, ini sudah penuh, jadi kalau ada yang mau masuk ke IKN berinvestasi ke kawasan 1A, itu sudah tidak ada areanya, itu yang disebut melebihi," sambungnya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, jumlah LOI yang masuk tersebut saat ini masih didominasi oleh investor domestik. Hal itu selaras dengan komitmen pembangunan IKN yang memprioritaskan pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan investasi.
Berangkat dari LOI tersebut, Agung menambahkan, beberapa proyek siap dilakukan groundbreaking atau merealisasikan LOI yang disampaikan. Setidaknya ada 4 proyek dari swasta yang siap groundbreaking pada bulan Januari ini.
Beberapa proyek milik sektor swasta terdiri dari Sun Hub untuk membangun sektor pergudangan di IKN, Jambuwuluk Hotels and Resorts untuk membangun hotel bintang 5, Benihbaik.com membangun Green Pesantren, serta proyek perushaan asal Kalimantan PT Wulandari Bangun Laksana (WBL) untuk membangun Nusantara Warehouse Park.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
"Kalau total yang LOI memang sangat tinggi, yaitu 345 totalnya. Tapi apakah ini melebihi kebutuhan, kita tentu harus evaluasi 1 per satu," ujar Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Badan Otorita IKN , Agung Wicaksono dalam Media Briefing, Selasa (16/1/2024).
Agung mengaku, sentimen tahun politik tidak menjadi sentimen negatif masuknya investasi ke IKN. Sebab proses pembangunan sudah dilandasi oleh dasar hukum yang kuat melalui UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
"Apakah ini melambat, saya rasa tidak, terakhir saya media briefing, LOI itu 330, sekarang 345. Jadi akan terus bertambah," lanjutnya.
Bahkan Agung mengklaim, saat ini para investor yang hendak membangun di wilayah Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A sudah tidak dapat dilakukan karena alasan keterbatasan lahan. Sehingga investor akan diarahkan untuk membangun di wilayah sebelahnya, yaitu KIPP 1B dan 1C.
"Kawasan 1A, ini sudah penuh, jadi kalau ada yang mau masuk ke IKN berinvestasi ke kawasan 1A, itu sudah tidak ada areanya, itu yang disebut melebihi," sambungnya.
Lebih lanjut Agung menjelaskan, jumlah LOI yang masuk tersebut saat ini masih didominasi oleh investor domestik. Hal itu selaras dengan komitmen pembangunan IKN yang memprioritaskan pelaku usaha dalam negeri untuk melakukan investasi.
Berangkat dari LOI tersebut, Agung menambahkan, beberapa proyek siap dilakukan groundbreaking atau merealisasikan LOI yang disampaikan. Setidaknya ada 4 proyek dari swasta yang siap groundbreaking pada bulan Januari ini.
Beberapa proyek milik sektor swasta terdiri dari Sun Hub untuk membangun sektor pergudangan di IKN, Jambuwuluk Hotels and Resorts untuk membangun hotel bintang 5, Benihbaik.com membangun Green Pesantren, serta proyek perushaan asal Kalimantan PT Wulandari Bangun Laksana (WBL) untuk membangun Nusantara Warehouse Park.
Lihat Juga: Kemenparekraf: Literasi Keuangan dan Bisnis DPUP 2024 Cegah dari Pinjol Ilegal dan Judol
(akr)