Tambahan Alokasi Subsidi Pupuk Dorong Produktivitas Pertanian

JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan menambahkan alokasi subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun, atau sekitar 40 persen dari alokasi 2023 sejumlah 6,05 juta ton. Tambahan subsisi pupuk setara 2,5 juta ton ini diharapkan dapat mendorong produktivitas pertanian di masa sulit akibat kondisi cuaca yang tidak pasti.

Ekonom LPEM FEB UI Mohamad Dian Revindo mengatakan peningkatan alokasi pupuk ini dilakukan pada saat yang tepat, yakni ketika awal musim tanam ditengah kondisi dua fenomena alam yang melanda Indonesia. Pertama, El Nino, yang mengakibatkan pemanasan permukaan laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur.

"Kedua, Angin Monsun Asia yang menyebabkan Asia menjadi lebih dingin. Kedua fenomena ini akan menimbulkan curah hujan yang tidak merata di Indonesia," kata dia, Kamis (18/1/2024).



Revindo berharap peningkatan alokasi subsidi yang signifikan ini dapat menjawab masalah kelangkaan pupuk petani. Studi Sutawikara (2023) menunjukkan tanpa penambahan maka alokasi subsidi sebelumnya hanya cukup untuk pengadaan 6,05 juta ton, tidak mampu memenuhi keubutuhan petani yang mencapai 7,86 juta ton. Selain itu, Revindo juga berharap penambahan subsidi ini dapat dapat membantu menurunkan biaya produksi petani. Perhitungan BPS menunjukkan bahwa pupuk menyumbang 9,43% dari biaya produksi padi sawah. Dalam jangka menengah dan panjang, hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan usaha pertanian dan ketahanan pangan.

Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI) dari BPS (2023) mengungkapkan bahwa rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil hanya Rp5,23 juta per tahun. Hal ini merupakan salah satu faktor rendahnya minat masyarakat untuk menjadi petani, termasuk rendahnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian yang tinggal kurang dari 20%. Alokasi dana tambahan untuk pupuk subsidi akan memberikan dampak positif langsung terhadap pendapatan petani.

Dengan pupuk yang lebih terjangkau, biaya produksi pertanian akan berkurang sehingga marjin keuntungan bagi petani meningkat. Hal ini dapat menciptakan efek berkelanjutan terhadap taraf hidup petani. Sebelumnya, pupuk subsidi diberikan kepada petani terdaftar yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022.

Dengan adanya penambahan alokasi pupuk subsidi, menurut keterangan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, daftar penerima pupuk subsidi akan bertambah mencakup lima kelompok petani yang sebelumnya tidak masuk dalam daftar. Lima kelompok petani yang dimaksud adalah petani di hutan desa, petani yang tidak memiliki kartu tani, petani dengan Indeks Pertanaman lebih dari satu, petani di pegunungan, dan petani yang tidak memiliki lahan.

Dalam kesempatan terpisah, Pupuk Indonesia sebagai BUMN yang diberikan mandat untuk memenuhi kebutuhan produksi pupuk nasional juga telah menyanggup peningkatan alokasi pupuk subsidi dari pemerintah. Proyek-proyek pengembangan kapasitas produksi, seperti Proyek Pusri IIIB, PSN Kawasan Industri Fakfak, dan pengembangan pabrik pupuk NPK terus dilakukan Pupuk Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan pupuk nasional.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menerangkan bahwa perusahaan siap memenuhi penambahan alokasi pupuk subsidi yang ditetapkan pemerintah.