Jodohkan BUMN Penerbangan dengan Pariwisata, Maunya Jokowi Apa?
Rabu, 12 Agustus 2020 - 13:03 WIB
loading...
Presiden Jokowi saat meninjau New Yogyakarta International Airport. Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman RI Alvin Lie mencatat wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggabungkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) penerbangan dengan pariwisata kurang tepat. Meski tujuan tersebut merupakan langkah efisiensi dalam meningkatkan daya saing kedua sektor tersebut.
Alvin menyebut, kedua sektor ini saling mendukung satu dengan lainnya, namun begitu secara ekosistem sektor penerbangan dengan pariwisata cukup berbeda. Dia bilang, ekosistem pariwisata ada lima belas sedangkan penerbangan hanya satu saja.
"Sekarang kita tanya dulu Presiden (Jokowi) maunya apa? Kalau penerbangan mau di-holding tentunya rumpunnya itu rumpun transportasi dan bukan rumpun pariwisata, sebab ekosistemnya ini berbeda. Transportasi ya kaitannya dengan transportasi udara, darat, dan laut, itu bisa di-holding agar bisa sinerginya dan karakter bisnisnya itu sejalan, tapi nyatanya kan berbeda," ujar Alvin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Lima belas komponen ekosistem di sektor pariwisata yang dimaksud Alvin adalah Komponen ekosistem pariwisata yakni daya tarik alam, kegiatan atau aktivitas, seni budaya dan tradisi, sejarah, gaya hidup, nilai sosial dan sikap warga setempat, kuliner, belanja dan cinderamata, transportasi dan transportasi lokal, akomodasi, pelayanan dan fasilitas pendukung, informasi dan promosi, regulasi & politik, keamanan dan keselamatan, serta biaya. (Baca juga: Mengenal Cloud Bread, si Roti Awan yang lagi Viral )
Alvin mengatakan, langkah holding antara maskapai penerbangan plat merah dengan pariwisata justru dikhawatirkan akan salah arah. Dia bilang kalau pun Kepala Negara bertujuan meningkatkan daya tarik pariwisata pasca pandemi Covid-19 seharusnya regulasi dan program kerja pemerintah yang dimaksimalkan.
Bahkan dia menilai sektor pariwisata bukan hanya dikelola BUMN, tapi ada banyak peran dari pihak swasta. Karena itu, kata dia, ada banyak hal yang harus dipertinbangkan sebelum langkah penggabungan kedua sektor itu dilakukan.
"Ekosistem pariwisata ini tidak hanya transportasi tapi banyak sekali. Nah, saya tidak banyak komentar karena saya tidak tahu tujuan presiden apa? Misalnya tujuannya strategi pariwisata lebih tajam dan lebih terarah bahkan efektif, yah kita bicara regulasi dan program kerja pemerintah, tidak sampai ke holding. Karena pariwisata bukan hanya BUMN tapi lebih banyak swastanya," tuturnya. (Baca juga: Sedot Investasi Rp23 Triliun, ITDC Jadikan Pariwisata Penopang Ekonomi Nasional )
Alvin menyebut, kedua sektor ini saling mendukung satu dengan lainnya, namun begitu secara ekosistem sektor penerbangan dengan pariwisata cukup berbeda. Dia bilang, ekosistem pariwisata ada lima belas sedangkan penerbangan hanya satu saja.
"Sekarang kita tanya dulu Presiden (Jokowi) maunya apa? Kalau penerbangan mau di-holding tentunya rumpunnya itu rumpun transportasi dan bukan rumpun pariwisata, sebab ekosistemnya ini berbeda. Transportasi ya kaitannya dengan transportasi udara, darat, dan laut, itu bisa di-holding agar bisa sinerginya dan karakter bisnisnya itu sejalan, tapi nyatanya kan berbeda," ujar Alvin saat dihubungi, Jakarta, Rabu (12/8/2020).
Lima belas komponen ekosistem di sektor pariwisata yang dimaksud Alvin adalah Komponen ekosistem pariwisata yakni daya tarik alam, kegiatan atau aktivitas, seni budaya dan tradisi, sejarah, gaya hidup, nilai sosial dan sikap warga setempat, kuliner, belanja dan cinderamata, transportasi dan transportasi lokal, akomodasi, pelayanan dan fasilitas pendukung, informasi dan promosi, regulasi & politik, keamanan dan keselamatan, serta biaya. (Baca juga: Mengenal Cloud Bread, si Roti Awan yang lagi Viral )
Alvin mengatakan, langkah holding antara maskapai penerbangan plat merah dengan pariwisata justru dikhawatirkan akan salah arah. Dia bilang kalau pun Kepala Negara bertujuan meningkatkan daya tarik pariwisata pasca pandemi Covid-19 seharusnya regulasi dan program kerja pemerintah yang dimaksimalkan.
Bahkan dia menilai sektor pariwisata bukan hanya dikelola BUMN, tapi ada banyak peran dari pihak swasta. Karena itu, kata dia, ada banyak hal yang harus dipertinbangkan sebelum langkah penggabungan kedua sektor itu dilakukan.
"Ekosistem pariwisata ini tidak hanya transportasi tapi banyak sekali. Nah, saya tidak banyak komentar karena saya tidak tahu tujuan presiden apa? Misalnya tujuannya strategi pariwisata lebih tajam dan lebih terarah bahkan efektif, yah kita bicara regulasi dan program kerja pemerintah, tidak sampai ke holding. Karena pariwisata bukan hanya BUMN tapi lebih banyak swastanya," tuturnya. (Baca juga: Sedot Investasi Rp23 Triliun, ITDC Jadikan Pariwisata Penopang Ekonomi Nasional )
Lihat Juga :
