Siap-siap! Harga BBM di Jakarta Bakal Naik Terkerek PBBKB
loading...
Pertamina memastikan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta membuat adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di DKI Jakarta membuat adanya penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi. Adapun kenaikan pajak PBBKB di Jakarta menjadi 10%, dari sebelumnya 5%.
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, komponen penentuan harga BBM salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga kenaikan pajak PBBKB dari pemerintah daerah (pemda), akan berimplikasi pada harga bahan bakar saat ini.
“Sehingga bila ada penyesuaian nilai (pajak) pada PBBKB dari pemerintah daerah, maka tentu akan berimplikasi pada harga BBM,” ujar Irto saat dikonfirmasi MNC Portal, Selasa (30/1/2024).
Saat ini, Pertamina belum menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi. Irto menyebut perusahaan masih menunggu arahan dan kebijakan terbaru pemerintah melalui Kementerian ESDM, sebelum adanya penyesuaian harga.
Saat dikonfirmasi apakah telah dilakukan pembahasan antara Pertamina dan Kementerian ESDM, Irto enggan menjabarkan secara rinci. Dia justru menegaskan pihaknya pada posisi menunggu arahan regulator.
“Kita tunggu keputusan dari regulator. Kita tunggu ya mas,” papar dia.
Kementerian BUMN sebelumnya sudah merespons kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta menjadi 10%. Kenaikan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga menerangkan, tidak menafikan bahwa kenaikan pajak PBBKB ikut mengerek harga Bahan Bakar Minyak. Kendati begitu, Arya menegaskan naik atau tidaknya harga BBM, imbas dari kenaikan pajak PBBKB, menjadi wewenang Kementerian ESDM.
Sementara, Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya selaku pelaksana kebijakan saja. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM bukan menjadi wewenang BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) itu.
“Naik gak naik BBM itu tergantung pada Kementerian Teknis (ESDM), bukan Kementerian BUMN, dalam arti Pertamina, Pertamina mah ikut aja,” ujar Arya saat ditemui di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan, komponen penentuan harga BBM salah satunya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor, sehingga kenaikan pajak PBBKB dari pemerintah daerah (pemda), akan berimplikasi pada harga bahan bakar saat ini.
“Sehingga bila ada penyesuaian nilai (pajak) pada PBBKB dari pemerintah daerah, maka tentu akan berimplikasi pada harga BBM,” ujar Irto saat dikonfirmasi MNC Portal, Selasa (30/1/2024).
Saat ini, Pertamina belum menaikan harga BBM subsidi dan non subsidi. Irto menyebut perusahaan masih menunggu arahan dan kebijakan terbaru pemerintah melalui Kementerian ESDM, sebelum adanya penyesuaian harga.
Saat dikonfirmasi apakah telah dilakukan pembahasan antara Pertamina dan Kementerian ESDM, Irto enggan menjabarkan secara rinci. Dia justru menegaskan pihaknya pada posisi menunggu arahan regulator.
“Kita tunggu keputusan dari regulator. Kita tunggu ya mas,” papar dia.
Kementerian BUMN sebelumnya sudah merespons kenaikan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta menjadi 10%. Kenaikan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN, Arya Sinulingga menerangkan, tidak menafikan bahwa kenaikan pajak PBBKB ikut mengerek harga Bahan Bakar Minyak. Kendati begitu, Arya menegaskan naik atau tidaknya harga BBM, imbas dari kenaikan pajak PBBKB, menjadi wewenang Kementerian ESDM.
Sementara, Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) hanya selaku pelaksana kebijakan saja. Dengan kata lain, kenaikan harga BBM bukan menjadi wewenang BUMN di sektor minyak dan gas bumi (migas) itu.
“Naik gak naik BBM itu tergantung pada Kementerian Teknis (ESDM), bukan Kementerian BUMN, dalam arti Pertamina, Pertamina mah ikut aja,” ujar Arya saat ditemui di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).
(akr)
Explore More