Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Buat Tambah Bansos, Ganjar Sebut Ugal-ugalan
loading...
Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dalam dalam rangkaian kampanye akbar se-Kalimantan Timur, di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024). FOTO/Anggie Ariesta
A
A
A
BALIKPAPAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melakukan pemblokiran sementara atau automatic adjustment terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp50,14 triliun menjelang Pilpres 2024. Anggaran terkumpul dari pemblokiran anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.
Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap terkait pemblokiran anggaran tersebut. Menurut Ganjar perlu adanya kontrol ketat terhadap anggaran APBN.
"Kalau kemudian sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat," ungkap Ganjar dalam rangkaian kampanye akbar se-Kalimantan Timur, di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
Ganjar menyoroti penyaluran bansos semakin massif menjelang Pilpres 2024. Sebab itu perlu pengawasan yang ketat untuk meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
"Kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar," tandasnya.
Menurut dia anggaran bansos perlu dikontrol agar bisa lebih tepat sasaran. "Saya berharap DPR, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran," jelas Ganjar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto mengatakan penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5% untuk tujuan tersebut. Anggie Ariesta
Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap terkait pemblokiran anggaran tersebut. Menurut Ganjar perlu adanya kontrol ketat terhadap anggaran APBN.
"Kalau kemudian sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat," ungkap Ganjar dalam rangkaian kampanye akbar se-Kalimantan Timur, di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).
Baca Juga
Ganjar menyoroti penyaluran bansos semakin massif menjelang Pilpres 2024. Sebab itu perlu pengawasan yang ketat untuk meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
"Kami semua sudah tahu mau berdebat kayak apapun ada rasa yang bisa disampaikan oleh masyarakat bahwa ini sesuatu yang tidak wajar," tandasnya.
Baca Juga
Menurut dia anggaran bansos perlu dikontrol agar bisa lebih tepat sasaran. "Saya berharap DPR, DPRD, semuanya akan bisa melakukan kontrol di lapangan agar tepat sasaran," jelas Ganjar.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan kebijakan bansos pemerintah bermasalah karena digunakan untuk kepentingan politik. Hasto mengatakan penggunaan bansos demi kepentingan elektoral, bahkan anggaran kementerian dipotong 5% untuk tujuan tersebut. Anggie Ariesta
(nng)
Explore More