Jokowi Blokir Anggaran Kementerian Rp50 Triliun Buat Tambah Bansos, Ganjar Sebut Ugal-ugalan

Selasa, 06 Februari 2024 - 20:15 WIB
loading...
Jokowi Blokir Anggaran...
Calon Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dalam dalam rangkaian kampanye akbar se-Kalimantan Timur, di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024). FOTO/Anggie Ariesta
A A A
BALIKPAPAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), melakukan pemblokiran sementara atau automatic adjustment terhadap anggaran kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp50,14 triliun menjelang Pilpres 2024. Anggaran terkumpul dari pemblokiran anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran bantuan sosial (bansos) dan subsidi pupuk.

Calon Presiden Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo memberikan respons tegas terhadap terkait pemblokiran anggaran tersebut. Menurut Ganjar perlu adanya kontrol ketat terhadap anggaran APBN.

"Kalau kemudian sebagai sebuah kontrol sistem menurut saya bagus agar tidak ugal-ugalan begitu saja. Dan saya heran apakah memang kemiskinan kita meningkat, kok bantuan sosialnya meningkat," ungkap Ganjar dalam rangkaian kampanye akbar se-Kalimantan Timur, di BSCC Dome Balikpapan, Selasa (6/2/2024).

Baca Juga: Jokowi Gelontorkan Anggaran Bansos Lebih Rp4.000 Triliun Sejak 2014, Kemiskinan hanya Turun 2%

Ganjar menyoroti penyaluran bansos semakin massif menjelang Pilpres 2024. Sebab itu perlu pengawasan yang ketat untuk meminimalisir klaim-klaim yang muncul dari pihak tertentu terkait pemberian bansos.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Purbaya soal Anggaran...
Purbaya soal Anggaran MBG: Saya Maunya Nol, Tapi Nggak Bisa Kan
Purbaya dan Kepala BGN...
Purbaya dan Kepala BGN Dijadwalkan Bertemu Hari Ini, Bedah Anggaran?
Menhub Minta Tambahan...
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp20 Triliun, Buat Apa?
Bangun Pertanian di...
Bangun Pertanian di Papua, Pemerintah Gelontorkan Rp5 Triliun
Digitalisasi Bansos...
Digitalisasi Bansos Diperluas ke 42 Daerah Mulai Juni 2026, Begini Penjelasan Komdigi
Defisit APBN April 2026...
Defisit APBN April 2026 Sentuh Rp164,4 T, Belanja Negara Meroket jadi Rp1.082,8 Triliun
Jokowi Minta Kader PSI...
Jokowi Minta Kader PSI Hidupkan Mesin Partai sampai Tingkat Desa
Ahmad Ali Beberkan Alasan...
Ahmad Ali Beberkan Alasan Jokowi Turun Langsung Keliling Daerah
Blusukan, Jokowi Terima...
Blusukan, Jokowi Terima Gelar Adat Tertinggi dari 5 Kerajaan Adat Lampung
Rekomendasi
Survei Puspoll Indonesia,...
Survei Puspoll Indonesia, Kepuasan Publik Atas Kinerja Presiden Prabowo Capai 64,8 Persen
Pengamat: Penegakan...
Pengamat: Penegakan Hukum Jadi Cermin Kualitas Demokrasi
Mengelola Risiko Jadi...
Mengelola Risiko Jadi Skill Penting yang Harus Dimiliki Entrepreneur Muda
Berita Terkini
Panda Bond Bakal Dinilai...
Panda Bond Bakal Dinilai Lembaga Rating China, Purbaya Tak Peduli Hasil S&P dan Moody's
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Optimalkan Distribusi BBM di Tengah Lonjakan Permintaan
BPS Canangkan Sensus...
BPS Canangkan Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur: Perkuat Kompas Pembangunan Daerah
GAPKI: Pengawasan Ekspor...
GAPKI: Pengawasan Ekspor Sawit Sudah Ketat, Kuncinya Penegakan Hukum
Jangan Lewatkan! Spesial...
Jangan Lewatkan! Spesial Akhir Pekan di Alfamidi, Banyak Bonus Menanti
Panda Bond Akan Manfaatkan...
Panda Bond Akan Manfaatkan Skema LCT, Bisa Tambah Cadev USD50 Miliar
Infografis
Jokowi Kucurkan Bansos...
Jokowi Kucurkan Bansos Ribuan Triliun, Kemiskinan hanya Turun 2%
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved