alexametrics

Penggunaan Barang Impor di Proyek Kementerian PUPR Hanya 5%

loading...
Penggunaan Barang Impor di Proyek Kementerian PUPR Hanya 5%
Penggunaan barang impor di proyek Kementerian PUPR diklaim minim. Foto/Ilustrasi
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan, porsi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek infrastruktur di lingkup kementerian seperti jalan tol dan bendungan masih mayoritas.

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, perkiraan komponen impor rata-rata untuk proyek pembangunan tol dan bendungan tidak lebih dari 5%.

"Untuk penggunaan bahan baku infrastruktur di Kementerian PUPR hampir 95% ke atas sudah lokal semua. Sebagai contoh untuk tiang pancang 100% pakai produk Wika Beton, untuk besinya kita pakai produk lokal, seperti Krakatau Steel," ujarnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Minggu (12/8/2018).

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto mengatakan, dengan komitmen yang tinggi untuk menggunakan produk dalam negeri, hingga saat ini belum ada instruksi pemberhentian sementara untuk untuk dievaluasi.



"Karena memang proyek infrastruktur PUPR hampir semuanya menggunakan material lokal, mulai dari pasir, batu, semen dan aspal," kata Widiarto.

Ia mencontohkan pembangunan Jembatan Holtekamp di Papua, penggunaan komponen dalam negerinya mencapai 95%. "Semua produksi rangka bajanya dari lokal. Kalaupun ada penggunaan bahan impor, seperti baja dengan spesifikasi khusus, itu pun sedikit sekali prosentasenya," pungkas Widiarto.

Pada tahun 2016-2017 Kementerian PUPR juga telah melakukan pengadaan sebanyak 58 unit ekskavator produksi PT Pindad yang dikenal sebagai BUMN produsen peralatan pertahanan dan keamanan, untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri. Dalam pengadaan barang dan jasa, Kementerian PUPR juga meminta komitmen calon kontraktor untuk menggunakan lebih banyak TKDN.
(fjo)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak