alexametrics

500 Komoditas Impor Akan Dibatasi

loading...
500 Komoditas Impor Akan Dibatasi
A+ A-
JAKARTA - Sebanyak 500 jenis komoditas impor dipertimbangkan untuk dibatasi masuk Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna memperbaiki defisit transaksi berjalan yang saat ini berada di kisaran 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Komoditas impor itu akan dievaluasi bersama-sama antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Rencana menyetop barang impor tersebut akan diikuti dengan menyiapkan produk substitusi di dalam negeri agar impor bahan baku maupun barang konsumsi bisa ditekan.

Evaluasi bahan baku impor tersebut merupakan satu dari sejumlah langkah yang disiapkan pemerintah untuk memperbaiki nilai tukar rupiah. Harapannya, upaya tersebut bisa diterapkan sehingga mendorong industri lokal lebih berkembang. “Ini merupakan kelanjutan dari strategi kebijakan penguatan cadangan devisa,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Dia menambahkan, pemerintah mengambil langkah drastis dan tegas untuk mengendalikan impor komoditas yang masuk dalam barang konsumsi, bahan baku, dan barang modal. Kendati demikian, pemerintah tidak langsung menyetop karena akan dilihat terlebih dahulu permintaannya.



“Kita akan pantau juga berbagai macam produk belanja online dari luar yang mengindikasikan impor barang konsumsi dalam jumlahnya tinggi,” ujar Sri Mulyani. Pada rapat terbatas kemarin dibahas juga strategi lain untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang berimbas pada melemahnya nilai tukar rupiah.

Beberapa poin yang akan diterapkan antara lain memperbesar anggaran belanja modal, mempercepat mandatori biodiesel 20%, menggerek tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), terutama untuk BUMN besar, dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata.

Selain itu, pemerintah juga bertekad untuk meningkatkan ekspor serta mengarahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pendukung pariwisata. Dalam beberapa bulan terakhir nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terus terdepresiasi. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kebijakan moneter di negeri Paman Sam.

Faktor lain adalah posisi neraca perdagangan Indonesia pada periode Januari-Juni 2018 masih defisit sebesar USD1,02 miliar. Dalam sepekan terakhir, kondisi rupiah juga terkoreksi cukup dalam karena sentimen krisis keuangan di Turki. Kemarin rupiah diperdagangkan di level Rp14.625 per USD, melemah dibanding sehari sebelumnya Rp14.583 per USD.

Sentimen global juga berimbas pada pasar saham di mana kemarin indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali memasuki zona merah dengan penurunan sebanyak - 91,37 (-1,56%) menjadi 5.769,87. Menurut Sri Mulyani, penguatan cadangan devisa penting untuk menjaga ketahanan menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

“Termasuk dampak yang terakhir terjadi di Turki. Kita harus jaga stabilitas rupiah dalam nilai yang wajar, inflasi rendah, defisit transaksi yang aman,” ujar Sri Mulyani. Ketidakpastian ekonomi global termasuk kondisi terakhir yang terjadi di Turki telah menyebabkan penurunan mata uang lira, yang jatuh lebih dari 40% sejak awal 2018.

Hal ini disebabkan ada kekhawatiran meningkatnya kontrol ekonomi oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan serta memburuknya hubungan dengan AS. Kendati nilai tukar rupiah terus melemah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengaku bahwa rupiah masih aman. Menurutnya, gejolak yang terjadi di Turki merupakan kejadian temporer dan secara hubungan ekonomi jauh dari Indonesia.

“Jauhlah. Tingkat integrasi Turki dan Indonesia jauh. Dampaknya second round, dia lebih dekat ke Eropa, bukan dengan kita (Indonesia). Aman lah,” ujarnya. Di sisi lain, kalangan pengusahamenilaibahwagejolaknilai tukar rupiah bisa ber pengaruh pada meningkatnya biaya dana atau costoffund.
halaman ke-1 dari 3
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak