Disebut Absen Rapat HGBT, Kemenperin Buka Suara
Minggu, 24 Maret 2024 - 18:00 WIB
loading...
A
A
A
Terlepas dari itu, dalam pertemuan dengan Menkeu dan Menteri ESDM, Taufiek mengaku telah menyampaikan pesan Menperin mengenai hitung-hitungan teknokratis manfaat HGBT dan multiplier effect untuk tujuh sektor industri.
Baca Juga: MK Resmi Terima Permohonan 251 Sengketa Pemilu 2024
Dalam penjelasan singkat kepada kedua menteri, Taufiek melaporkan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 triliun. Sementara, nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp157,20 triliun, atau meningkat hampir tiga kali lipat. "Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi," tandasnya.
Taufiek pun menyampaikan bahwa sangat disayangkan jika persoalan substansi teknokratis direduksi oleh kehadiran pejabat dalam menentukan perpanjangan program HGBT. Dia pun menilai terminologi "dilanjutkan" atau "tidak dilanjutkan" pada program HGBT ini tendensius. Sebab, tegas dia, sesungguhnya selama Perpres belum dicabut, maka Program HGBT ini tetap harus berjalan.
"Terkait hal ini, Kemenperin selalu terbuka untuk berdiskusi secara komprehensif, mengingat HGBT bukan cost bagi pemerintah, tetapi investasi dalam ekonomi, karena setiap pengeluaran Rp1 untuk diskon gas, pemerintah juga mendapat Rp3 dengan hitungan bukan di awal, tetapi satu tahun berjalan," jelasnya.
Baca Juga: MK Resmi Terima Permohonan 251 Sengketa Pemilu 2024
Dalam penjelasan singkat kepada kedua menteri, Taufiek melaporkan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 triliun. Sementara, nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp157,20 triliun, atau meningkat hampir tiga kali lipat. "Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi," tandasnya.
Taufiek pun menyampaikan bahwa sangat disayangkan jika persoalan substansi teknokratis direduksi oleh kehadiran pejabat dalam menentukan perpanjangan program HGBT. Dia pun menilai terminologi "dilanjutkan" atau "tidak dilanjutkan" pada program HGBT ini tendensius. Sebab, tegas dia, sesungguhnya selama Perpres belum dicabut, maka Program HGBT ini tetap harus berjalan.
"Terkait hal ini, Kemenperin selalu terbuka untuk berdiskusi secara komprehensif, mengingat HGBT bukan cost bagi pemerintah, tetapi investasi dalam ekonomi, karena setiap pengeluaran Rp1 untuk diskon gas, pemerintah juga mendapat Rp3 dengan hitungan bukan di awal, tetapi satu tahun berjalan," jelasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
