Disebut Absen Rapat HGBT, Kemenperin Buka Suara

JAKARTA - Rapat teknis untuk membahas keberlanjutan program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) antara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sedianya berlangsung pada Jumat (22/3) gagal dilaksanakan.

Alasan ditiadakannya rapat disebut-sebut adalah ketidakhadiran Menteri Perindustrian (Menperin) Gumiwang Kartasasmita di agenda tersebut. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin Taufiek Bawazier memberikan penjelasan.

Taufiek dalam keterangannya di laman resmi Kemenperin menjelaskan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita justru berharap rapat teknis segera diadakan untuk mendapat kepastian perpanjangan HGBT industri dari MenteriESDMdan Menteri Keuangan.



Dia mengatakan, rapat yang diagendakan pada Jumat (22/3), semula dijadwalkan dimulai pukul 14.30. "Bapak Menperin siap hadir dan Kamis malam sempat diberitahukan dimajukan menjadi jam 13.30. Beliau juga siap hadir," jelasnya.

Namun, tiba-tiba pada Jumat pagi, secara sepihak Kementerian ESDM mengubah jadwal rapat menjadi Pukul 10.00. Padahal, jelas dia, di waktu yang sama, Menperin sudah mempunyai Agenda melantik 11 pejabat di Kemenperin, sehingga terpaksa menugaskan Pejabat Level Eselon 1 untuk menghadiri rapat yang jadwalnya berubah secara mendadak tersebut.

"Kemudian saya meluncur ke lokasi kantor Kementerian ESDM di Jalan Medan Merdeka Selatan. Tibanya di sana, rapat ditiadakan dengan alasan Menperin berhalangan hadir," ujar Taufiek.

Terlepas dari itu, dalam pertemuan dengan Menkeu dan Menteri ESDM, Taufiek mengaku telah menyampaikan pesan Menperin mengenai hitung-hitungan teknokratis manfaat HGBT dan multiplier effect untuk tujuh sektor industri.



Dalam penjelasan singkat kepada kedua menteri, Taufiek melaporkan total nilai HGBT yang dikeluarkan termasuk untuk listrik dari 2021 hingga 2023 sebesar Rp51,04 triliun. Sementara, nilai tambahnya bagi perekonomian nasional sebesar Rp157,20 triliun, atau meningkat hampir tiga kali lipat. "Artinya, manfaat dan multiplier effect-nya sangat besar bagi ekspor, pendapatan pajak, pengurangan subsidi pupuk, dan investasi," tandasnya.

Taufiek pun menyampaikan bahwa sangat disayangkan jika persoalan substansi teknokratis direduksi oleh kehadiran pejabat dalam menentukan perpanjangan program HGBT. Dia pun menilai terminologi "dilanjutkan" atau "tidak dilanjutkan" pada program HGBT ini tendensius. Sebab, tegas dia, sesungguhnya selama Perpres belum dicabut, maka Program HGBT ini tetap harus berjalan.

"Terkait hal ini, Kemenperin selalu terbuka untuk berdiskusi secara komprehensif, mengingat HGBT bukan cost bagi pemerintah, tetapi investasi dalam ekonomi, karena setiap pengeluaran Rp1 untuk diskon gas, pemerintah juga mendapat Rp3 dengan hitungan bukan di awal, tetapi satu tahun berjalan," jelasnya.