Anggaran Perlinsos Cair Rp37,9 Triliun hingga 29 Februari 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) hingga 29 Februari 2024 mencapai Rp37,9 trliun.
"Realisasi dari Rp496,8 triliun sampai 29 februari, belum sampai 15 Maret adalah Rp37,9 triliun di mana Rp22,6 triliun adalag melalui kementerian/lembaga seperti Kementerian Sosial (Kemensos) itu sudah dibayarkan Rp12,8 triliun kepada keluarga PKH, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sembako untuk 18,7 juta KPM," terangnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/3/2024).
Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp328,9 Triliun di Maret 2024
Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyalurkan anggaran sebesar Rp87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan.
"Ini masuk dalam Undang-Undang Ciptaker kalau tidak saah waktu itu kita masukkan 10,3 juta pekerja dengan membayar iuran jaminan kalau mereka kehilangan pekerjaannya," terang Menkeu.
Menkeu menambahkan, BNPB Juga telah menyalurkan Rp800 miliar untuk pelaksanaan tanggap darura berbagai bencana dari Januari sampai Februari.
Baca Juga: JK Soroti Utang Pemerintah: Siapa yang Bayar? Ya Kita Semua
"Untuk belanja non K/L kita juga sudah (menyalurkan) Rp14,3 triliun itu bayar subsisi energi yaitu BBM. LPG dan listrik. Kemudian untuk subsidi non energi yaitu untuk subsidi resi gudang itu Rp0,4 miliar," imbuhnya.
Terakhir untuk transfer melalui TKD sebesar Rp0,9 triliun dalam bentuk bantuan langsung
"Realisasi dari Rp496,8 triliun sampai 29 februari, belum sampai 15 Maret adalah Rp37,9 triliun di mana Rp22,6 triliun adalag melalui kementerian/lembaga seperti Kementerian Sosial (Kemensos) itu sudah dibayarkan Rp12,8 triliun kepada keluarga PKH, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan sembako untuk 18,7 juta KPM," terangnya dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (25/3/2024).
Baca Juga: Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp328,9 Triliun di Maret 2024
Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga telah menyalurkan anggaran sebesar Rp87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan.
"Ini masuk dalam Undang-Undang Ciptaker kalau tidak saah waktu itu kita masukkan 10,3 juta pekerja dengan membayar iuran jaminan kalau mereka kehilangan pekerjaannya," terang Menkeu.
Menkeu menambahkan, BNPB Juga telah menyalurkan Rp800 miliar untuk pelaksanaan tanggap darura berbagai bencana dari Januari sampai Februari.
Baca Juga: JK Soroti Utang Pemerintah: Siapa yang Bayar? Ya Kita Semua
"Untuk belanja non K/L kita juga sudah (menyalurkan) Rp14,3 triliun itu bayar subsisi energi yaitu BBM. LPG dan listrik. Kemudian untuk subsidi non energi yaitu untuk subsidi resi gudang itu Rp0,4 miliar," imbuhnya.
Terakhir untuk transfer melalui TKD sebesar Rp0,9 triliun dalam bentuk bantuan langsung
(nng)