Wilayah Perbatasan Telah Terhubung Darat, Laut, dan Udara

JAKARTA - Masyarakat kini sudah dapat melihat langsung perubahan dan merasakan perkembangan keterhubungan wilayah di Indonesia, dari ujung barat ke timur. Wilayah-wilayah tersebut telah sambung menyambung menjadi satu, dari Sabang sampai Merauke.

“Kini kita tidak perlu malu menyanyikan lagu Dari Sabang sampai Merauke dengan suara lantang,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ketika menghadiri acara Raker Kementerian Perhubungan 2018 dengan pembahasan peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pengadaan taksi online di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Tjahjo menyebutkan wilayah terluar dan perbatasan sudah terhubung dengan baik. Mulai dari ujung Pulau Rondo-Sabang, Aceh sampai Seko-Merauke di Jayapura, perbatasan dan daerah terluar yaitu Natuna, Entikong, Sanggau, Bitung, Morotai, Maluku Barat Daya, Sebatik, Nunukan, Merauke, Atambua, Belu, dan Pulau Selaru yang terdekat dengan Australia telah terhubung jalur darat, laut, dan udara yang terhubung dengan baik.

Tjahjo mengutarakan, ia mendapat arahan Presiden Jokowi untuk mendorong pembangunan tata kelola pemerintah pusat dan daerah semakin efektif dan efisien. “Juga mempercepat upaya penguatan otonomi daerah berdasarkan UU No 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, sesuai dengan janji kampanye Presiden Jokowi melalui Nawa Cita,” ujarnya.

Menurutnya, Nawa Cita telah berhasil menguatkan program strategis nasional. Mulai dari rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang sebesar 95%. Pembangunan berjangka terlaksana sampai tingkat desa seiring dengan janji kampanye gubernur, bupati, dan walikota terpilih, serta menjadi skala prioritas mereka.

“Program pemerintahan Jokowi-JK sampai hari ini telah 95% berhasil. Percepatan program percepatan infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial sudah dapat diselesaikan dengan baik,” tegasnya.

Ia mengaku bangga pada pencapaian keberhasilan pembangunan infrastruktur. Tak lupa Mendagri mengapresiasi kerja keras Kementerian PUPR dan pemerintah daerah terkait yang telah berkoordinasi dengan baik.

Lebih lanjut Tjahjo menegaskan koordinasi pemerintah pusat dan daerah harus beriringan, tidak boleh terpisah. “Tidak perduli asal partai koalisi maupun oposisi gubernur, bupati/wali kota terpilih harus satu jalan dengan Presiden,” tandasnya.