Tarif Taksi Online Ditentukan Menhub atau Gubernur Mulai Juni 2019

JAKARTA - Aturan baru angkutan sewa khusus atau taksi daring (online) telah diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dimana besaran tarif batas bawah dan atas ditetapkan oleh menteri perhubungan atau gubernur sesuai wilayah operasi. Atau bukan lagi oleh direktur jenderal perhubungan darat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

"Tetapi dia tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh Kemenhub. Contoh wilayah satu itu dari Rp3.500 sampai Rp6.500, itu yang akan menjadi batas tertinggi. Di antara itu Gubernur bisa juga memberi masukan antara itu, namun tetap pada acuzn," jelas Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiadi di Jakarta, Rabu (26/12/2018).

Lebih lanjut, Ia menerangkan Permenhub 118/2018 terus disosialisasikan ke sejumlah operator transportasi online dan para driver taksi online di Indonesia hingga akhir Mei 2019 mendatang. Hal tersebut gencar dilakukan, sebelum resmi berlaku pada awal Juni 2019.

"Masa sosialisasi berlaku sampai dengan enam bulan ke depan, sekarang masih masa peralihan. Kalau enggak salah, sampai bulan lima (Mei) 2019. Artinya, semua orang harus mengetahui bahwa itu (Permenhub 118/2018) akan kami berlakukan nanti (setelah) bulan Mei 2019 itu," paparnya.

Sambung dia menambahkan, mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) taksi online, termasuk mengenai kondisi kendaraan dan pengemudi. Serta beberapa ketentuan di antaranya juga mengatur aspek terkait keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang taksi online.

"SPM kita masukkan di situ sebagai persyaratan kendaraan taksi sesuai keinginan masyarakat, bersih, pengemudinya juga harus berpenampilan yang baik. Kemudian, menyangkut masalah keselamatan, ada panic button semuanya," terang dia.