Anggaran Pendidikan-Kesehatan di RAPBN 2025 Hampir Seribu Triliun, Buat Makan Siang Gratis?

JAKARTA - Pemerintah merencanakan beberapa anggaran prioritas pada 2025 yang nilainya mencapai Rp1.905,8 triliun. Anggaran yang disorot mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.



Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati menargetkan untuk anggaran pendidikan dalam kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF) 2025 di kisaran Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun. Angka tersebut naik hingga Rp76 triliun dari anggaran pendidikan dalam APBN 2024 Rp665 triliun.

"Untuk mendukung penguatan mutu pendidikan tersebut anggaran pendidikan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp708,2 triliun hingga Rp741,7 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Senin (20/5/2024).



Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan tersebut diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui beberapa program unggulan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, serta perbaikan sarana dan prasarana.

"Anggaran ini digunakan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Ditempuh antara lain dengan peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah perbaikan sarana dan prasarana," ungkapnya.

Tak hanya anggaran pendidikan yang naik drastis, anggaran belanja kesehatan juga terkerek di tahun depan. Sri Mulyani menargetkan belanja anggaran kesehatan 2025 mencapai Rp217,8 triliun.

Anggaran tersebut untuk mewujudkan kesehatan yang berkualitas dilakukan dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat.

Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

"Untuk mendukung kualitas kesehatan tersebut, anggaran kesehatan tahun 2025 diperkirakan berkisar Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun," kata Menkeu.

Untuk anggaran pembangunan infrastruktur diperkirakan berkisar Rp404,2 triliun hingga Rp433,9 triliun di tahun depan. Sri Mulyani mengatakan, pembangunan infrastruktur perlu untuk terus dilanjutkan guna mendukung percepatan transformasi ekonomi sosial.

"Itu dilakukan melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, digital, serta melanjutkan pembangunan IKN (Ibu Kota Nusantara)," ujarnya.

Melalui infrastruktur yang memadai, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

Selanjutnya, upaya mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah ditempuh melalui beberapa program unggulan dengan penguatan perlinsos pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

Melalui berbagai program unggulan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlinsos dalam mengurangi beban kebutuhan pokok, meningkatkan pendapatan, serta memutus rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

"Anggaran Perlinsos pada tahun 2025 berkisar Rp496,9 triliun sampai dengan Rp513,0 triliun," katanya.