Pertemuan Rahasia Jokowi dan Bos Freeport Diungkap Mantan Menteri ESDM

JAKARTA - Pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan James R. Moffet yang saat itu sebagai Bos Freeport McMoran Inc dibeberkan oleh Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Blak-blakan Sudirman Said diawali dari surat 7 Oktober 2015, yang menjadi cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia di Papua.

Lebih lanjut Ia membantah surat itu keluar atas inisiatifnya. “Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik,” ujar Sudirman Said dalam diskusi yang diselenggarakan Institut Harkat Negeri di Kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).

Dia mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi yang memerintahkan surat itu keluar. Sudirman membeberkan, dia ditelepon ajudan Presiden Jokowi pada pukul 08.00 WIB, 6 Oktober 2015 untuk datang ke Istana Kepresidenan. “Saya tanya soal apa pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 8.30 saya datang ke Istana. Kemudian duduk 5-10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak presiden,” imbuhnya.

Diceritakan olehnya, sebelum memasuki ruang kerja presiden, dirinya dibisiki oleh asisten pribadi presiden. “Pak menteri pertemuan ini tidak ada. Saya lakukan ini semata-mata agar publik tahu,” ujar dia menceritakan.

Bahkan, kata dia, sekretaris kabinet dan sekretaris negara hadir dalam pertemuan itu. Dia pun mengikuti pesan dari asisten pribadi presiden tersebut. Kemudian, Sudirman Said mengaku sangat kaget karena James R. Moffet sudah berada di ruang rapat tersebut.

“Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan 'tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi, nanti dibicarakan setelah pertemuan ini'," kata Sudirman meniru ucapan Presiden Jokowi.

Dikatakannya, James R. Moffet dalam pertemuan itu menyampaikan draf kelangsungan investasi PT Freeport di Indonesia. Akan tetapi, Sudirman mengaku menolak karena memilih membuat draf yang memposisikan Indonesia lebih untung.

“Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draf-mu, maka akan ada preseden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik,” paparnya.

Selanjutnya, Sudirman pun mengaku menunjukkan draf yang dibuatnya kepada Presiden Jokowi. “Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja,” imbuhnya.

Sehingga, kata Sudirman, surat tanggal 7 Oktober 2015 itu bukan atas inisiatifnya, melainkan atas perintah Presiden Jokowi. “Jadi draf yang saya punya ini aman tidak merusak,” tuturnya.