Pemerintah Lunasi Kompensasi Listrik Rp17,83 Triliun ke PLN

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melunasi pembayaran kompensasi listrik PT PLN (Persero) sebesar Rp17,83 triliun. Nilai kompensasi tersebut untuk kuartal IV tahun 2023.

Adapun, pembayaran dana kompensasi karena ada selisih tarif listrik beberapa golongan dengan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) listrik.

Direktur Utama PLN , Darmawan Prasodjo mengatakan, pelunasan kompensasi bisa menjaga likuiditas perusahaan. Pembayaran juga dinilai sebagai dukungan pemerintah pada bisnis kelistrikan di Tanah Air.

"Kami berterima kasih untuk dukungan pemerintah Indonesia. Negara benar-benar hadir mendukung layanan kelistrikan dan membantu perseroan untuk terus bertumbuh dengan arus kas positif,” ujar Darmawan, Jumat (24/5/2024).



Dia menjelaskan, di tengah tantangan ekonomi global, pemerintah bersama PLN berupaya menghadirkan energi listrik yang terjangkau. Ini ditunjukkan lewat kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Ini langkah konkrit pemerintah di mana tata kelola yang dilakukan pemerintah sudah sangat baik. Ini juga wujud bahwa negara hadir untuk menjaga daya beli dan memperoleh pelayanan listrik yang berkesinambungan,” paparnya.

Sepanjang 2023, lanjut Darmawan, PLN melakukan extraordinary effort untuk menjaga stabilitas kondisi keuangan PLN dengan melakukan upaya efisiensi.

PLN memiliki program Cash War Room (CWR) yang fokus pada penguatan manajemen keuangan, baik dari sisi pengendalian anggaran dan performance, pengelolaan likuiditas dan manajemen utang, maupun pengelolaan valuasi aset. Pada 2024, CWR mulai menambahkan fokus pada upaya peningkatan top line melalui optimasi penjualan dan distribusi.

“Dengan program ini kami betul-betul punya visibility, baik itu revenue maupun pengeluaran cost kami, mulai dari jangka pendek, menengah dan panjang. Sehingga pengelolaan keuangan lebih optimal dan efisien,” beber dia.