alexametrics

Sri Mulyani Bahas Penguatan Pembiayaan Bencana dengan ASEAN

loading...
Sri Mulyani Bahas Penguatan Pembiayaan Bencana dengan ASEAN
Menkeu Sri Mulyani membahas pembiayaan bencana dalam kerja sama ASEAN, dimana Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase 2. Foto/Ilustrasi
A+ A-
BANGKOK - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membahas pembiayaan bencana dalam kerja sama ASEAN, dimana Menteri Keuangan ASEAN telah menyepakati ASEAN Disaster Risk Finance and Insurance (DRFI) fase 2 yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wilayah dalam melakukan pengolahan data dan pemetaan profil risiko bencana di kawasan.

"Inisiatif tersebut diharapkan dapat mendukung strategi pembiayaan bencana yang mulai dikembangkan oleh beberapa negara kawasan termasuk Indonesia dan penyelarasan dengan inisiatif pada tataran ASEAN+3 yang pada akhir tahun 2018 menyepakati pembentukan Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility (SEADRIF)," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Hal ini dilakukan saat dirinya bersama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memimpin delegasi saat menghadiri pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors (AFMGM) 2019 pada tanggal 2-5 April 2019, di Chiang Rai, Thailand.



Pertemuan membahas pencapaian dan tantangan kerja sama keuangan ASEAN dalam mencapai Visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yang menargetkan penguatan integrasi dan konektivitas ekonomi untuk meningkatkan daya saing kawasan dan mendorong pembangunan inklusif dan berorientasi pada pembangunan manusia.

Sambung Menkeu mengutarakan, pertemuan bilateral dengan Presiden ADB membahas penguatan pembiayaan dan asuransi bencana serta kerja sama wilayah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste. Selain itu, Menkeu berdiskusi dengan Menteri Keuangan Filipina mengenai kondisi dan kebijakan ekonomi dan peningkatan perdagangan kedua negara, serta rencana bantuan Pemerintah Indonesia untuk rekonstruksi Marawi yang dilanda konflik.

"Selanjutnya, Menkeu dan EU-ASEAN Business Council membahas integrasi ASEAN, digital ekonomi, dan pembiayaan infrastruktur melalui pendalaman sektor keuangan. Terakhir, Menkeu dan US-ASEAN Business Council juga membahas terkait pembiayaan berkelanjutan, peningkatan investasi, serta kebijakan untuk mendukung pembiayaan digital dan keamanan siber," katanya.

Sebagai informasi, isu pembiayaan infrastruktur, ASEAN Infrastructure Fund (AIF), mekanisme pembiayaan yang dibentuk oleh ASEAN sejak tahun 2012, mengembangkan dua mekanisme pembiayaan baru, yaitu ASEAN Inclusive Finance Facility.

Dimana hal itu bertujuan untuk mengembangkan akses pembiayaan konsesional bagi negara Kamboja, Laos, dan Myanmar; dan ASEAN Catalytic Green Fund yang akan memanfaatkan potensi pembiayaan dari lembaga pembangunan regional dan global, serta pendanaan dari lembaga donor dan swasta untuk membiayai proyek pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Negara-negara ASEAN terus meningkatkan kerja sama dalam pengembangan pasar modal dan sektor keuangan, di antaranya pembentukan Working Group (WG) on Infrastructure Finance, yang diketuai oleh Indonesia dan Malaysia. WG bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan infrastruktur melalui pasar modal.

Pembentukan WG on Sustainable Finance yang akan mendorong penerbitan obligasi pembangunan berkelanjutan di wilayah melalui penggunaan standar ASEAN atas surat utang hijau, berkelanjutan dan sosial, ipublikasi Guidance Notes on Digital Financial Services dan Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection untuk mendorong inklusi keuangan kawasan.

Ditambah serta kerja sama pengembangan sektor asuransi khususnya micro-insurance yang diharapkan dapat menjangkau masyarakat menengah ke bawah yang belum terlindungi asuransi. Di samping itu, ASEAN juga menghasilkan peningkatan kerja sama perpajakan dan kepabeanan untuk mendorong integrasi aktivitas ekonomi dan meningkatkan fasilitas perdagangan di kawasan.

Dalam konteks perpajakan, ASEAN terus mendorong perluasan jaringan perjanjian penghindaran pajak berganda antar negara ASEAN, serta kerja sama inisiatif global dalam pertukaran informasi secara otomatis terkait perpajakan. Terkait kepabeanan, ASEAN berencana mengembangkan operasional ASEAN Single Windows dalam rangka mendorong digitalisasi proses kepabeanan, serta akan segera melakukan piloting skema ASEAN Custom Transit System yang dapat memfasilitasi pergerakan barang transit.
(akr)
preload video
KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif
Top
Aktifkan notifikasi browser anda untuk mendapatkan update berita terkini SINDOnews.
Aktifkan
Tidak