Utang Luar Negeri Indonesia per April 2024 Capai Rp6.499 Triliun, Ini Rinciannya

Jum'at, 14 Juni 2024 - 14:27 WIB
loading...
Utang Luar Negeri Indonesia...
Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 tercatat berada di posisi USD398,3 miliar atau setara Rp6.499 triliun (Kurs Rp16.318 per USD). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2024 tercatat mengalami penurunan, untuk berada di posisi USD398,3 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan dengan posisi ULN pada Maret 2024 yang sebesar USD404,8 miliar.



Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Bank Indonesia (BI) , Erwin Haryono mengatakan, bahwa secara tahunan, ULN Indonesia mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5% (yoy), setelah tumbuh sebesar 0,2 persen (yoy) pada Maret 2024. Penurunan tersebut bersumber dari ULN sektor publik dan swasta.

"ULN pemerintah melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN pemerintah pada April 2024 tercatat sebesar 189,1 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi pada bulan Maret 2024 sebesar 192,2 miliar dolar AS," ujar Erwin dalam keterangan resmi, Jumat (14/6/2024).



Secara tahunan, kata Erwin, ULN pemerintah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi 0,9% (yoy) pada bulan sebelumnya.

Penurunan posisi ULN pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian penempatan dana investor non residen pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen investasi lain seiring dengan peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global.

"Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara fleksibel dan oportunistik dalam aspek timing, tenor, currency, dan instrumen untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal," jelasnya.

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas yang di antaranya mencakup Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (20,9% dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (18,6%); Jasa Pendidikan (16,8%); Konstruksi (13,6%); serta Jasa Keuangan dan Asuransi (9,6%).

"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,98 persen dari total ULN pemerintah," ungkap Erwin mewakili pemerintah.

Erwin melanjutkan, ULN swasta juga menurun. Posisi ULN swasta pada April 2024 tercatat sebesar USD195,2 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan USD198,0 miliar pada Maret 2024.

Secara tahunan, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih dalam, dari sebesar 1,3% (yoy) menjadi 2,9% (yoy) pada April 2024.

Kontraksi pertumbuhan ULN tersebut bersumber dari perusahaan lembaga keuangan (financial corporations) dan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi sebesar 5,7% (yoy) dan 2,2% (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas, dan Udara Dingin; Jasa Keuangan dan Asuransi; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 78,3% dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 29,1% pada April 2024 dari 29,3% pada Maret 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Erwin menegaskan Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

"Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," pungkasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1779 seconds (0.1#10.140)