Pendekatan Yuridiksi Mendorong Percepatan Sertifikasi ISPO Petani Sawit Swadaya
Jum'at, 21 Juni 2024 - 09:05 WIB
loading...
A
A
A
Selain itu, intervensi kebijakan juga diperlukan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan proses sertifikasi. Hal ini termasuk pemberian subsidi untuk pengembangan kapasitas petani, pemetaan lahan, pembentukan organisasi petani, dan pengurusan legalitas. Dengan demikian, proses sertifikasi dapat menjadi lebih efisien dan berkeadilan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat.
Berbagai dukungan akan percepatan ISPO juga menjadi bagian kerja dari SPKS yang selalu mendorong adanya Pengorganisasian petani, perbaikan tata kelola dan praktik budidaya berkelanjutan. Ketua Umum SPKS Sabarudin mengungkapkan, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses bagi petani sawit.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan holistik atau yang dikenal sebagai sertifikasi kewilayahan atau yurisdiksi. Pendekatan ini memungkinkan untuk percepatan sertifikasi ISPO dengan melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait. "Saat ini, kebijakan di sektor perkebunan Indonesia telah ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan terkait ISPO dan RAN KSB, serta upaya penyusunan RAD KSB di tingkat daerah," ujarnya. Baca juga: Dukung Lansekap Siak Hijau, Wilmar Pendampingan 1.500 Petani Swadaya
Lebih lanjut tutur Sabarudin, namun masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian dan output, terutama dalam konteks kewilayahan dan lingkungan. Sebab itu, SPKS menekankan pentingnya merumuskan pendekatan kewilayahan yang komprehensif untuk menciptakan kabupaten yang berkelanjutan. Hal ini mencakup inventarisasi seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam wilayah tersebut, serta perencanaan aksi dan sistem kelembagaan yang mendukung.
Contoh implementasi dari pendekatan kewilayahan adalah pendataan petani secara menyeluruh dalam satu wilayah, yang kemudian disertifikasi secara kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada satu pun petani yang terpinggirkan dari proses sertifikasi. Evaluasi menyeluruh dari kondisi wilayah, termasuk identifikasi daerah yang terdegradasi, medium, dan stabil, juga menjadi bagian dari pendekatan ini.
"Solusi yang kami ajukan bukan lagi bersifat teknokratik belaka, melainkan responsif dan akuntabel, yang mendukung tata kelola sawit yang sesuai dengan kebutuhan perubahan konkret di tingkat tapak," tandasnya.
Berbagai dukungan akan percepatan ISPO juga menjadi bagian kerja dari SPKS yang selalu mendorong adanya Pengorganisasian petani, perbaikan tata kelola dan praktik budidaya berkelanjutan. Ketua Umum SPKS Sabarudin mengungkapkan, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang inklusif dan mudah diakses bagi petani sawit.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendekatan holistik atau yang dikenal sebagai sertifikasi kewilayahan atau yurisdiksi. Pendekatan ini memungkinkan untuk percepatan sertifikasi ISPO dengan melibatkan pemerintah dan berbagai pihak terkait. "Saat ini, kebijakan di sektor perkebunan Indonesia telah ada untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk kebijakan terkait ISPO dan RAN KSB, serta upaya penyusunan RAD KSB di tingkat daerah," ujarnya. Baca juga: Dukung Lansekap Siak Hijau, Wilmar Pendampingan 1.500 Petani Swadaya
Lebih lanjut tutur Sabarudin, namun masih terdapat kesenjangan dalam pencapaian dan output, terutama dalam konteks kewilayahan dan lingkungan. Sebab itu, SPKS menekankan pentingnya merumuskan pendekatan kewilayahan yang komprehensif untuk menciptakan kabupaten yang berkelanjutan. Hal ini mencakup inventarisasi seluruh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di dalam wilayah tersebut, serta perencanaan aksi dan sistem kelembagaan yang mendukung.
Contoh implementasi dari pendekatan kewilayahan adalah pendataan petani secara menyeluruh dalam satu wilayah, yang kemudian disertifikasi secara kolektif. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada satu pun petani yang terpinggirkan dari proses sertifikasi. Evaluasi menyeluruh dari kondisi wilayah, termasuk identifikasi daerah yang terdegradasi, medium, dan stabil, juga menjadi bagian dari pendekatan ini.
"Solusi yang kami ajukan bukan lagi bersifat teknokratik belaka, melainkan responsif dan akuntabel, yang mendukung tata kelola sawit yang sesuai dengan kebutuhan perubahan konkret di tingkat tapak," tandasnya.
(poe)
Lihat Juga :
