Pengaruhi Daya Saing, Asosiasi Produsen Pupuk Minta Toleransi Truk Kelebihan Muat
Rabu, 03 Juli 2024 - 13:42 WIB
loading...
A
A
A
“Kita akan negosiasikan bahwa kita bisa mengikuti Zero ODOL dengan toleransi lima persen saat rapat nanti dengan Kemenhub, Kementerian PUPR, dan Korlantas,” tukasnya.
Dia juga berharap pemerintah juga memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL ini nantinya. “Jangan sampai kebijakan Zero ODOL ini nantinya hanya menambah kesulitan bagi industri untuk menjalankannya,” ucapnya.
Tossin juga memberikan gambaran bahwa saat kondisi truk 16 ton misalnya, kalau mengikuti kebijakan Zero ODOL, nanti truk itu hanya bisa memuat pupuk sebanyak 8 ton saja.
Dengan 16 ton itu, HPP atau penjumlahan dari biaya produksi dan distribusi misalkan Rp100. Tapi, jika mengikuti Zero ODOL, berarti truk yang tadinya membawa pupuk sebanyak 16 ton itu hanya bisa mengangkut 8 ton saja. Artinya, butuh dua truk untuk membawa muatan 16 ton. HPP-nya juga otomatis menjadi naik dua kali lipat menjadi Rp 200.
“Nah, untuk meminimalkan kenaikan besaran HPP inilah kita minta agar ada toleransi sebesar lima persen dari muatan Zero ODOL. Ini yang akan kita negosiasikan nanti dengan Kemenhub untuk menjadi berapa ton toleransinya,” ujarnya.
Pasalnya kata Tossin, ada perubahan HPP pupuk yang menjadi persoalan terhadap besaran subsidinya. “Itu akan menjadi beban pemerintah nantinya. Karena sekarang ini pemerintah menyediakan biaya subsidi pupuk itu kuantum, yaitu 9 juta ton dikali dengan HPP. Jadi kalau HPP-nya naik, otomatis subsidi juga akan naik,” tuturnya.
Begitu juga untuk pupuk komersial, Zero ODOL ini jelas-jelas akan mempengaruhi daya saing. Jika harga jual pupuknya semakin mahal, otomatis penjualan juga akan menurun. “Ini akan berpengaruh terhadap keterjangkauan petani sehingga berpotensi petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai dosis yang kita rekomendasikan,” katanya.
Dia juga berharap pemerintah juga memperhatikan bagaimana kondisi di lapangan yang sesungguhnya sebelum menerapkan kebijakan Zero ODOL ini nantinya. “Jangan sampai kebijakan Zero ODOL ini nantinya hanya menambah kesulitan bagi industri untuk menjalankannya,” ucapnya.
Tossin juga memberikan gambaran bahwa saat kondisi truk 16 ton misalnya, kalau mengikuti kebijakan Zero ODOL, nanti truk itu hanya bisa memuat pupuk sebanyak 8 ton saja.
Dengan 16 ton itu, HPP atau penjumlahan dari biaya produksi dan distribusi misalkan Rp100. Tapi, jika mengikuti Zero ODOL, berarti truk yang tadinya membawa pupuk sebanyak 16 ton itu hanya bisa mengangkut 8 ton saja. Artinya, butuh dua truk untuk membawa muatan 16 ton. HPP-nya juga otomatis menjadi naik dua kali lipat menjadi Rp 200.
“Nah, untuk meminimalkan kenaikan besaran HPP inilah kita minta agar ada toleransi sebesar lima persen dari muatan Zero ODOL. Ini yang akan kita negosiasikan nanti dengan Kemenhub untuk menjadi berapa ton toleransinya,” ujarnya.
Pasalnya kata Tossin, ada perubahan HPP pupuk yang menjadi persoalan terhadap besaran subsidinya. “Itu akan menjadi beban pemerintah nantinya. Karena sekarang ini pemerintah menyediakan biaya subsidi pupuk itu kuantum, yaitu 9 juta ton dikali dengan HPP. Jadi kalau HPP-nya naik, otomatis subsidi juga akan naik,” tuturnya.
Begitu juga untuk pupuk komersial, Zero ODOL ini jelas-jelas akan mempengaruhi daya saing. Jika harga jual pupuknya semakin mahal, otomatis penjualan juga akan menurun. “Ini akan berpengaruh terhadap keterjangkauan petani sehingga berpotensi petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai dosis yang kita rekomendasikan,” katanya.
Lihat Juga :
