Sri Mulyani: Pejabat Kemenkeu Jangan Pake Zoom untuk Awasi Aliran Duit Negara

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pejabat yang dilantik adalah eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan pejabat yang dilantik hari ini bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. ( Baca juga:Wah, Dokumen Perjanjian Bisnis dan Notaris Bakal Kena Kutip Ceban )

"Saudara-saudara tidak boleh menunggu. Saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Dia pun menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.

“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugas secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM,” katanya.

Sri Mulyani juga menambahkan, pejabat-pejabat di Kementerian Keuangan agar melakukan monitoring dan meyakinkan bahwa rencana-rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan kementerian.

"Jadi kementerian dan lembaga maupun daerah, betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat," katanya.

Dalam pelantikan tersebut, Sri Mulyani juga berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, juga kebijakan ekonomi dan fiskal dari berbagai sisi serta proses.

“Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Saya meminta kepada seluruh jajaran di PKSK untuk bekerja ekstra keras dalam mengantisipasi persoalan ini ini," tandasnya. ( Baca juga:Jokowi Minta Gas dan Rem Penanganan COVID-19 Seimbang Sesuai Takaran )

Sebagai informasi 11 pejabat yang dilantik di antaranya Ludiro sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta, Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, dan Fahma Sari Fatma sebagai Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung.