Sri Mulyani: Pejabat Kemenkeu Jangan Pake Zoom untuk Awasi Aliran Duit Negara
Senin, 24 Agustus 2020 - 12:36 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pejabat yang dilantik adalah eselon I dan II di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan pejabat yang dilantik hari ini bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. ( Baca juga:Wah, Dokumen Perjanjian Bisnis dan Notaris Bakal Kena Kutip Ceban )
"Saudara-saudara tidak boleh menunggu. Saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Dia pun menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.
“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugas secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM,” katanya.
Dalam sambutannya, Sri Mulyani mengatakan pejabat yang dilantik hari ini bisa aktif dalam memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. ( Baca juga:Wah, Dokumen Perjanjian Bisnis dan Notaris Bakal Kena Kutip Ceban )
"Saudara-saudara tidak boleh menunggu. Saudara-saudara tidak hanya duduk apalagi di belakang Zoom kamera dan tidak aktif menolong dan memonitor serta membantu memecahkan masalah di dalam setiap aliran dana yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Dia pun menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.
“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugas secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM,” katanya.
Lihat Juga :
