Akali Sanksi Barat, Rusia Kebut Sistem Pembayaran Baru hingga Kripto

MOSKOW - Rusia terus menyusun strategi dan upaya untuk menghindari sanksi Barat , demi menjaga perdagangan internasionalnya tetap mengalir. Salah satunya Kremlin bergerak cepat meloloskan undang-undang baru yang mengatur cryptocurrency dan rencana membuat mata uang rubel digital.



Sebelumnya Duma Negara yang merupakan salah satu majelis parlemen meloloskan RUU (Rancangan Undang-undang) yang akan memungkinkan bisnis menggunakan cryptocurrency dalam perdagangan internasional, seperti dilaporkan oleh Reuters.

Di bawah undang-undang baru ini, bank sentral Rusia akan membuat platform pembayaran "eksperimental" baru. Gubernur bank sentral Rusia, Elvira Nabiullina mengatakan, transaksi pertama diharapkan terwujud pada akhir tahun ini.



Nabiullina juga mengutarakan pada Selasa, kemarin bahwa bank sentral Rusia merencanakan pengenalan massal rubel digital pada Juli tahun depan, menurut TASS. Sebagai informasi mata uang digital seperti rubel digital mirip dengan mata uang kripto, akan tetapi dikeluarkan dan didukung oleh bank sentral.

Penggunaan Kripto

Beberapa bisnis di Rusia diterangkan sudah menggunakan kripto. Selain itu Rusia mengeluarkan peraturan baru yang melegalkan penambangan kripto.

Larangan pembayaran dengan kripto yang ada di Rusia masih tetap ada, tetapi lampu hijau Moskow untuk perdagangan internasional menandai perubahan yang signifikan.

Pada Januari 2022 — sebelum invasi skala penuh ke Ukraina — bank sentral Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan mata uang kripto di dalam negeri, dengan alasan risiko terhadap stabilitas keuangan dan kebijakan moneter.

Namun ketika sanksi Barat membuat Rusia menghadapi banyak masalah dengan pembayaran internasional sehingga memaksa regulator mengubah posisinya.

Sementara itu dikabarkan beberapa bisnis di Rusia sudah menggunakan cryptocurrency untuk berdagang dengan penyelesaian yang dilakukan melalui Hong Kong, seperti dilansir Bloomberg pekan lalu.