Diguncang Kudeta, Ekonomi Bangladesh Rugi hingga Rp158 Triliun

Jum'at, 09 Agustus 2024 - 16:41 WIB
loading...
Diguncang Kudeta, Ekonomi...
Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Akibat kudeta , Ekonomi domestik diperkirakan menelan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.

Baca Juga: Dubes Heru: RI-Bangladesh Songsong Peningkatan Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Meski telah muncul nama pemimpin baru, yakni Nobel Muhammad Yunus untuk menahkodai pemerintahan sementara di Dhaka, namun banyak pelaku bisnis masih waswas. Banyak dari pebisnis yang takut untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya karena peristiwa ini tidak pernah diprediksi.

"Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti ini. Bangladesh telah mengalami banyak kudeta, tetapi baru ini yang memiliki kekuatan besar. Sekarang kita berada di wilayah yang belum dipetakan," kata Wakil Presiden Penelitian dan Strategi di Asia Pacific, Vina Nadjibulla dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (8/8/2024).

Baca Juga: Profil Muhammad Yunus, Peraih Nobel yang Kini Jadi PM Sementara Bangladesh

Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan, bahwa ekonomi Bangladesh telah menderita kerugian sebesar USD10 miliar atau setara Rp158 triliun akibat protes mahasiswa dan pemberlakuan jam malam serta pemutusan komunikasi.

Reuters melaporkan bahwa beberapa pabrik garmen, pemberi kerja utama dan penghasil pendapatan bagi negara Asia Selatan tersebut, telah dibuka kembali setelah empat hari tutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan kerusakan pada perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan akan mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

“Mereka yang melihat Bangladesh sebagai strategi China+1 yang menarik … ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya di sekitarnya dan membuatnya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak semakin terdampak,” kata Nadjibulla.

Meskipun tujuan langsung dari pemerintah sementara adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya mereka harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong protes. Hal itu diungkapkan oleh Direktur South Asia Institute, Michael Kugelman di Wilson Center.

Untuk diketahui, sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun, dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Negara ini telah membuat kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir.

Namun, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara tersebut dengan sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar, atau mengikuti pelatihan tahun lalu.

Bangladesh merupakan pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat, tetapi juga sebagai importir energi dan salah satu yang memiliki investasi infrastruktur besar dari negara-negara termasuk China dan Jepang.

Pada tahun 2023, misalnya negara tersebut mengimpor sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain, dan pupuk senilai USD73 miliar, menurut CIA World Factbook.

"Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang menghubungkan antara memulihkan perdamaian dan menstabilkan ekonomi," kata Kugelman.

“Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh mitra ekonomi ini hanyalah menunggu dengan gelisah,” tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Risiko Geopolitik dan...
Risiko Geopolitik dan Dampaknya terhadap Pasar Mata Uang
Janji Manis Ledakan...
Janji Manis Ledakan Ekonomi Piala Dunia 2026, Awas! Tensi Geopolitik Bisa Bikin Zonk
Harga Pertamax Naik,...
Harga Pertamax Naik, Purbaya Sebut Efeknya Minim ke Ekonomi
Rupiah Keok Lawan Dolar...
Rupiah Keok Lawan Dolar AS, Hari Ini Berakhir Sentuh Rp17.839
Aktivitas Pabrik di...
Aktivitas Pabrik di China Memburuk, Sinyal Peringatan bagi Ekonomi Dunia
Badai PHK Guncang Inggris...
Badai PHK Guncang Inggris di Tengah Perang AS-Iran, Tembus Rekor Tertinggi 5 Tahun
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Pertumbuhan 5,6%, tetapi...
Pertumbuhan 5,6%, tetapi Mengapa Investor Masih Gelisah?
Menteri Bangladesh Selamatkan...
Menteri Bangladesh Selamatkan 'Donald Trump' dari Penyembelihan di Hari Raya Iduladha
Rekomendasi
Menpora Erick Kecam...
Menpora Erick Kecam Pelecehan Seksual terhadap Atlet Menembak, Tegaskan Dukungan bagi Korban
Jaksa KPK Limpahkan...
Jaksa KPK Limpahkan Berkas Perkara Mantan Ketua PN Depok ke Pengadilan Bandung
Arus Peti Kemas Bandar...
Arus Peti Kemas Bandar Lampung Sepanjang 2026 Alami Peningkatan Signifikan
Berita Terkini
Jembatan Pasar Aset...
Jembatan Pasar Aset Tradisional dan Digital, ICE dan OKX Bentuk Joint Venture
Kredit Pintar dan AFPI...
Kredit Pintar dan AFPI Edukasi Mahasiswa Kelola Keuangan Digital
Trump Peringatkan Iran,...
Trump Peringatkan Iran, Tarif Selat Hormuz Tak Dapat Diterima
Kapitalisasi Pasar Tembus...
Kapitalisasi Pasar Tembus Rp2,74 Triliun, CST Token Pacu Pengembangan Infrastruktur Digital
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan...
BPDP Unjuk Gigi Tampilkan Produk Turunan Kakao EastFood Indonesia 2026
8 Bank Bangkrut Sepanjang...
8 Bank Bangkrut Sepanjang Januari-Juni 2026, Ini Daftarnya
Infografis
7 Perang Besar di Selat...
7 Perang Besar di Selat Malaka, dari Jalur Rempah hingga Medan Tempur Kekuatan Dunia
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved