Diguncang Kudeta, Ekonomi Bangladesh Rugi hingga Rp158 Triliun

Jum'at, 09 Agustus 2024 - 16:41 WIB
loading...
Diguncang Kudeta, Ekonomi...
Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Ekonomi Bangladesh mendapatkan pukulan telak usai protes mahasiswa mengguncang politik dan kondisi sosial di negara tersebut hingga membuat Perdana Menteri Sheikh Hasina lengser. Akibat kudeta , Ekonomi domestik diperkirakan menelan kerugian hingga mencapai miliaran dolar.



Meski telah muncul nama pemimpin baru, yakni Nobel Muhammad Yunus untuk menahkodai pemerintahan sementara di Dhaka, namun banyak pelaku bisnis masih waswas. Banyak dari pebisnis yang takut untuk menghadapi apa yang terjadi selanjutnya karena peristiwa ini tidak pernah diprediksi.

"Sangat sedikit yang memperkirakan situasi akan berubah seperti ini. Bangladesh telah mengalami banyak kudeta, tetapi baru ini yang memiliki kekuatan besar. Sekarang kita berada di wilayah yang belum dipetakan," kata Wakil Presiden Penelitian dan Strategi di Asia Pacific, Vina Nadjibulla dikutip dari Al-Jazeera, Kamis (8/8/2024).



Presiden Kamar Dagang dan Industri Investor Asing (FICCI), Zaved Akhtar mengatakan, bahwa ekonomi Bangladesh telah menderita kerugian sebesar USD10 miliar atau setara Rp158 triliun akibat protes mahasiswa dan pemberlakuan jam malam serta pemutusan komunikasi.

Reuters melaporkan bahwa beberapa pabrik garmen, pemberi kerja utama dan penghasil pendapatan bagi negara Asia Selatan tersebut, telah dibuka kembali setelah empat hari tutup. Pada saat yang sama, ada kekhawatiran akan kerusakan pada perdagangan karena setidaknya satu produsen pakaian India di Bangladesh mengatakan akan mengalihkan produksinya ke India untuk sisa tahun ini.

“Mereka yang melihat Bangladesh sebagai strategi China+1 yang menarik … ketidakstabilan politik ini menimbulkan tanda tanya di sekitarnya dan membuatnya lebih mendesak untuk memulihkan hukum dan ketertiban sehingga rantai pasokan tidak semakin terdampak,” kata Nadjibulla.

Meskipun tujuan langsung dari pemerintah sementara adalah untuk memulihkan hukum dan ketertiban, pada akhirnya mereka harus membuat rencana untuk mengatasi tekanan ekonomi yang mendorong protes. Hal itu diungkapkan oleh Direktur South Asia Institute, Michael Kugelman di Wilson Center.

Untuk diketahui, sekitar 67% dari 170 juta penduduk Bangladesh berusia 15-64 tahun, dan lebih dari seperempatnya berusia antara 15 dan 29 tahun, menurut Organisasi Perburuhan Internasional. Negara ini telah membuat kemajuan yang mengesankan berkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,25% per tahun selama dua dekade terakhir.

Namun, masih terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang signifikan di negara tersebut dengan sekitar 40% penduduk Bangladesh berusia 15-24 tahun tidak bekerja, belajar, atau mengikuti pelatihan tahun lalu.

Bangladesh merupakan pemain ekonomi utama tidak hanya sebagai produsen garmen bagi banyak negara Barat, tetapi juga sebagai importir energi dan salah satu yang memiliki investasi infrastruktur besar dari negara-negara termasuk China dan Jepang.

Pada tahun 2023, misalnya negara tersebut mengimpor sebagian besar komoditas seperti minyak bumi olahan, kapas, kain, dan pupuk senilai USD73 miliar, menurut CIA World Factbook.

"Saya berharap pemerintahan baru memiliki orang-orang yang menghubungkan antara memulihkan perdamaian dan menstabilkan ekonomi," kata Kugelman.

“Ketidakpastian adalah sesuatu yang dapat membuat mitra komersial dan investor semakin tidak nyaman. Satu hal yang tidak diinginkan oleh mitra ekonomi Bangladesh adalah lebih banyak kerusuhan. Namun pada akhirnya, yang dapat dilakukan oleh mitra ekonomi ini hanyalah menunggu dengan gelisah,” tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Realisasi Program Makan...
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp710,5 Miliar, Jangkau 2 Juta Penerima
Pabrik MinyaKita Tak...
Pabrik MinyaKita Tak Sesuai Takaran Resmi Ditutup, Ini Pemiliknya
Menko Airlangga dan...
Menko Airlangga dan Luhut Samakan Jurus demi Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Ini Hasilnya
8 Miliarder Teknologi...
8 Miliarder Teknologi Babak Belur di 2025 usai Boncos Rp4.333 Triliun
Perkuat Pasokan Energi...
Perkuat Pasokan Energi Primer Pembangkit, PLN EPI Pastikan Keandalan Listrik Selama Ramadan
Rupiah Hari Ini Terkapar...
Rupiah Hari Ini Terkapar ke Rp16.452 per Dolar AS, Berikut Sentimennya
2 Trainset KRL Commuter...
2 Trainset KRL Commuter Baru dari China Sampai di Indonesia, Kapan Dipakai KAI?
Momentum Positif Pemain...
Momentum Positif Pemain di Industri Asuransi saat Literasi Masyarakat Meningkat
IHSG Berakhir Terkapar,...
IHSG Berakhir Terkapar, Ada 416 Saham Terseret ke Zona Merah
Rekomendasi
Suparman Reborn 4: Anting...
Suparman Reborn 4: Anting Aneu Dicuri oleh Duo Maling, Suparman Segera Bertindak
Nurul Arifin: Tidak...
Nurul Arifin: Tidak Ada Alasan bagi Letkol Teddy Mundur dari TNI karena Menjabat Seskab
Kondisi Genetik Langka,...
Kondisi Genetik Langka, Gadis Ini Tak Merasakan Sakit Bahkan usai Ditabrak Mobil
Berita Terkini
Transaksi Pembelian...
Transaksi Pembelian Beton Kini Lebih Mudah dengan Dompet Digital
8 menit yang lalu
Sri Mulyani Memohon...
Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir
21 menit yang lalu
THR PNS Cair 17 Maret...
THR PNS Cair 17 Maret 2025 , Pemerintah Siapkan Anggaran Rp49,9 Triliun
43 menit yang lalu
Realisasi Program Makan...
Realisasi Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp710,5 Miliar, Jangkau 2 Juta Penerima
1 jam yang lalu
Pabrik MinyaKita Tak...
Pabrik MinyaKita Tak Sesuai Takaran Resmi Ditutup, Ini Pemiliknya
1 jam yang lalu
TBS Energi Tumbuh Positif...
TBS Energi Tumbuh Positif di Tengah Transformasi Bisnis Berkelanjutan
2 jam yang lalu
Infografis
Antisipasi Perang Besar,...
Antisipasi Perang Besar, Uni Eropa Siapkan Rp13.730 Triliun
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved