Menko Airlangga: Ada 4 Modal Besar Ekonomi yang Akan Terus Dijaga

JAKARTA - Memasuki paruh kedua tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan optimisme dan konsistensi, seiring peningkatan daya saing yang didukung oleh efisiensi bisnis dan Pemerintah. Hal ini mencerminkan keberhasilan Reformasi Struktural serta sejalan dengan hasil asesmen berbagai lembaga rating internasional yang menilai perekonomian Indonesia masih atraktif.



Bahkan asesmen terbaru dari S&P yang melengkapi hasil seluruh Sovereign Credit Rating memperlihatkan Indonesia berada satu tingkat di atas Level Investment Grade. Proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 juga diperkirakan akan sedikit membaik dibandingkan tahun 2024, dengan tingkat inflasi yang mulai memperlihatkan penurunan.

“Tingkat kemiskinan ekstrem terus menurun ke angka 0,83% per Maret 2024, mendekati target 0% di 2024. Kemudian, tingkat pengangguran juga turun ke 4,82% bulan Februari 2024 dan juga jumlah yang bekerja meningkat 3,55 juta orang periode Februari 2023 ke Februari 2024,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memimpin konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Meskipun perekonomian global masih diliputi ketidakpastian yang tinggi, perekonomian Indonesia masih memiliki daya tahan yang baik dengan didukung realisasi pertumbuhan yang kuat dan relatif tinggi dibandingkan negara lain. Pada kuartal kedua 2024, perekonomian Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 5,05% (yoy) dan lebih baik dibandingkan banyak negara lainnya seperti Cina (4,7%), Rusia (4%), Singapura (2,9%), Amerika Serikat (2,8%), Italia (0,9%), dan Uni Eropa (0,75%).

Tingkat inflasi Indonesia pada Juli 2024 yang tercatat sebesar 2,13% (yoy) juga berada dalam kisaran sasaran 2,5% ± 1% dan lebih rendah dibandingkan negara-negara seperti Iran (32,23%), Laos (26,11%), Pakistan (11,10%), Belgia (3,65%), dan Korea Selatan (2,55%).

“Surplus perdagangan juga terus berlanjut, di bulan Juli ini USD 472 juta dan ini melanjutkan catatan surplus selama 51 bulan berturut-turut sejak Mei 2020,” ungkap Menko Airlangga.



Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengemukakan beberapa strategi Pemerintah ke depan dalam menjaga fundamental ekonomi yang kuat yakni dengan merevitalisasi mesin ekonomi konvensional melalui beberapa program unggulan seperti Kartu Prakerja, UU Cipta Kerja, PSN, KEK, serta aksesi OECD dan CPTPP.

Selanjutnya dengan mengembangkan mesin ekonomi baru melalui pemanfaatan digitalisasi dan utilisasi AI, menyiapkan talenta digital, pengembangan pusat data, transisi energi, hilirisasi, penguatan ekosistem EV, serta inisiasi industri semikonduktor.

“Tentu kita masih melakukan kegiatan di bidang perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui program KUR, program makan siang bergizi gratis, dan rehabilitasi sekolah,” tambah Menko Airlangga.

Selain itu Menko Airlangga juga menyampaikan 4 (empat) modal besar pertumbuhan ekonomi yang akan terus dijaga yakni modal fisik, modal manusia, modal natural, dan modal sosial. Hal tersebut dapat dicapai dengan peningkatan konektivitas melalui pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik, perbaikan tata kelola peningkatan kapasitas SDM yang lebih holistik, mendorong perlindungan bagi seluruh tenaga kerja, optimalisasi insentif untuk transisi energi yang lebih ramah lingkungan, serta peningkatan kepatuhan dan transparansi dalam pengungkapan terkait perubahan iklim (carbon related).

Kemudian juga dilakukan melalui optimalisasi kerangka strategi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat serta perbaikan dan peningkatan kualitas institusional yang didukung oleh ketahanan nasional dan stabilitas politik.

“RAPBN 2025 dan RKP 2025 ini dengan tema yang diusung yakni akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Menko Airlangga.

Turut mendampingi dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, serta Asisten Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran.