Dianggap Tak Becus Atasi Impor Ilegal, Pelaku Usaha Tekstil Minta Sri Mulyani Dipecat
Selasa, 20 Agustus 2024 - 14:57 WIB
loading...
AMTI mengatakan hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada larangan dari Kementerian Keuangan. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mendesak agar Presiden Jokowi segera memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran dinilai menjadi penyebab ambruknya industri tekstil lokal.
Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI menyebut bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.
"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).
Baca Juga : BPS Beri Bukti Impor Pakaian dari China Masih Banjiri Indonesia
"Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini," tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membentuk SATGAS, namun kondisi industri masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, ini karena wilayah kerja SATGAS hanya terbatas di pasar dalam negeri padahal permasalahan utamanya ada di Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.
"Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan” tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.
"Kami masih sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di sini kami mengemis keadilan Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan” tegasnya.
Nandi kembali menuturkan bahwa mereka siap bersaing secara fair dengan barang-barang impor, asal sama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Kenapa Menteri Keuangan tega menindas kami yang sudah patuhi ketentuan perpajakan, malah barang impor yang masuk lewat borongan melenggang tanpa bayar bea masuk dan pajak yang seharusnya," ujarnya.
Baca Juga : Industri Manufaktur Indonesia jadi Korban Relaksasi Impor
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Industri Manufaktur Bidang Asosiasi dan Himpunan KADIN Indonesia, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa permasalahan importasi ilegal ini terjadi juga di sektor lain.
Termasuk sektor elektronik, alas kaki, komponen otomotif, besi baja, mainan hingga peralatan rumah tangga lainnya sehingga memukul kinerja industri manufaktur.
“Jadi implikasi kinerja buruk bea cukai terhadap perekonomian sangat besar dan signifikan, ini harusnya jadi perhatian Bu Menteri"terangnya
Agus Riyanto selaku Koordinator AMTI menyebut bahwa hingga saat ini praktik importasi borongan masih terus terjadi tanpa ada perintah larangan dari para petinggi Kementerian Keuangan.
"Hal ini sangat mendesak, kami menghindari keterpurukan yang lebih dalam lagi dalam 3 bulan kedepan sebelum pemerintahan baru dimulai," ungkap Agus dalam pernyataan resminya pada Selasa (20/8/2024).
Baca Juga : BPS Beri Bukti Impor Pakaian dari China Masih Banjiri Indonesia
"Mereka seperti merestui praktik importasi ilegal ini," tambahnya.
Lebih lanjut Agus mengatakan, meskipun pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah membentuk SATGAS, namun kondisi industri masih terpuruk, bahkan semakin memburuk.
Menurutnya, ini karena wilayah kerja SATGAS hanya terbatas di pasar dalam negeri padahal permasalahan utamanya ada di Pelabuhan, dimana Bea Cukai terus membuka pintu bagi praktik importasi illegal.
"Hingga saat ini sepertinya tidak ada niatan dari Menteri Keuangan untuk mengatasi permasalahan” tuturnya.
Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya, Nandi Herdiaman juga menyatakan bahwa kondisi IKM masih terpuruk meskipun di bulan Juni ada sedikit order dari konsumsi seragam.
"Kami masih sangat mengharapkan belas kasihan dari pemerintah untuk menolong kami. Di sini kami mengemis keadilan Menteri Keuangan untuk segera melarang praktik impor borongan” tegasnya.
Nandi kembali menuturkan bahwa mereka siap bersaing secara fair dengan barang-barang impor, asal sama-sama memenuhi kewajiban perpajakannya.
"Kenapa Menteri Keuangan tega menindas kami yang sudah patuhi ketentuan perpajakan, malah barang impor yang masuk lewat borongan melenggang tanpa bayar bea masuk dan pajak yang seharusnya," ujarnya.
Baca Juga : Industri Manufaktur Indonesia jadi Korban Relaksasi Impor
Sementara itu, Ketua Komite Tetap Industri Manufaktur Bidang Asosiasi dan Himpunan KADIN Indonesia, Redma Gita Wirawasta menyatakan bahwa permasalahan importasi ilegal ini terjadi juga di sektor lain.
Termasuk sektor elektronik, alas kaki, komponen otomotif, besi baja, mainan hingga peralatan rumah tangga lainnya sehingga memukul kinerja industri manufaktur.
“Jadi implikasi kinerja buruk bea cukai terhadap perekonomian sangat besar dan signifikan, ini harusnya jadi perhatian Bu Menteri"terangnya
(fch)
Lihat Juga :
