Cara Israel Bekukan dan Kuasai Pajak Rakyat Palestina

Selasa, 20 Agustus 2024 - 15:23 WIB
loading...
A A A
Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Baca Juga: 47 Negara Siap Bergabung dengan BRICS, Dolar Makin Tersisih

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soal Hapus Pajak JHT,...
Soal Hapus Pajak JHT, Purbaya Masih Tunggu Data BPJS Ketenagakerjaan
Cara Mengajukan Pembetulan...
Cara Mengajukan Pembetulan Data PBB-P2 secara Online, Simak Syarat dan Tahapannya
Purbaya dan Said Iqbal...
Purbaya dan Said Iqbal Mau Makan Siang Bareng Besok, Ada Apa?
Dorong Budaya Taat Pajak,...
Dorong Budaya Taat Pajak, Bapenda DKI Jakarta Beri Apresiasi Wajib Pajak PKB Teladan
1.500 Buruh Bakal Geruduk...
1.500 Buruh Bakal Geruduk Kemenkeu Desak Penghapusan Pajak JHT, Ini 4 Tuntutan Utama
Said Iqbal Minta Pajak...
Said Iqbal Minta Pajak JHT Dihapus bagi Seluruh Penerima
Menlu Iran: Israel Gunakan...
Menlu Iran: Israel Gunakan Uang Pajak AS untuk Bungkam Kritikus AS
Israel Akui Hamas Pertahankan...
Israel Akui Hamas Pertahankan Sebagian Besar Kekuatan Militernya Meskipun Perang
Maroko Tandatangani...
Maroko Tandatangani Perjanjian dengan Dewan Perdamaian untuk Gabung Pasukan Internasional Gaza
Rekomendasi
FKGI Dukung Arah Kebijakan...
FKGI Dukung Arah Kebijakan Kemenhut, Infrastruktur Diminta Lindungi Koridor Gajah
Komisi IX DPR Cecar...
Komisi IX DPR Cecar BGN usai Pamer Dapat WTP dari BPK: Jangan-jangan Dibikin-bikin
Usai Diperiksa Kejagung...
Usai Diperiksa Kejagung sebagai Tersangka, Febrie Adriansyah Tak Ditahan
Berita Terkini
S&P Tahan RI Masih Investment...
S&P Tahan RI Masih Investment Grade, Fuad Bawazier Prediksi Ekonomi Bangkit 6 Bulan Lagi!
Transaksi Serba Digital,...
Transaksi Serba Digital, Pembelian Token Listrik Semakin Praktis
BI Injeksi Likuiditas...
BI Injeksi Likuiditas Rp837,11 Triliun, Tekanan di Pasar Uang Mulai Reda
Mantan Menkeu Ungkap...
Mantan Menkeu Ungkap 3 Gol Besar Sistem Ekspor Satu Pintu yang Dipuji S&P
MAMI Kelola Aset Rp125...
MAMI Kelola Aset Rp125 Triliun hingga Juni 2026, Catat Lebih 2,6 Juta Investor
Elnusa Petrofin Pastikan...
Elnusa Petrofin Pastikan Distribusi BBM di Sumatra Utara Kembali Normal
Infografis
6 Strategi Iran Memperpanjang...
6 Strategi Iran Memperpanjang Durasi Perang dengan AS dan Israel
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved