Temuan Sumber Baru Melimpah Jadi Momentum Optimalisasi Gas Bumi
Selasa, 20 Agustus 2024 - 23:58 WIB
loading...
Temuan sumber daya gas bumi raksasa membawa Indonesia memasuki momentum emas. FOTO/iStock Photo
A
A
A
JAKARTA - Temuan sumber daya gas bumi raksasa membawa Indonesia memasuki momentum emas untuk mampu mengoptimalkannya supaya memberikan manfaat secara luas terhadap perekonomian dan masyarakat.
Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar bijaksana sehingga selain akan menarik investasi pemanfaatan di dalam negeri bisa berjalan sesuai harapan terlebih peran gas bumi sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE).
Lembaga riset energi internasional Rystad Energy mengumumkan penemuan sumber daya gas bumi South Andaman di Aceh dan Geng North di Kalimantan Timur membuat Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.
Country Head Indonesia Rystad Energy, Sofwan Hadi, mengatakan dengan hadirnya temuan tersebut maka Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama yang menarik minat investor untuk berinvestasi. Maka hal ini perlu disadari seluruh pihak sebagai momentum yang sangat positif untuk bisa segera dioptimalkan.
"Kondisinya adalah, peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini," ujar Sofwan, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Salah satu dukungan utama yang mendesak adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat. Antara lain berupa insentif dan tax regime untuk memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan opsi production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke opsi cost recovery.
"Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek," terusnya.
Selain itu, Sofyan menegaskan bahwa penting juga untuk mendukung penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Sebab, jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost atau ongkos logistik, minat investor untuk mengembangkan proyek bisa terpengaruh.
Terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan sangat penting dan diperlukan segera kebijakan yang seimbang dan fair dalam pengelolaan energi gas bumi mulai hulu, midstream, dan hilir.
"Karena masing-masing sektor tersebut saling ketergantungan dan terintegrasi. Tidak dapat melakukan usaha sendiri," tegasnya.
Baca Juga: Transisi Energi, BPH Migas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Gas Bumi
Sebab terdapat segitiga hubungan yang tidak terpisahkan di ekosistem ini yaitu produksi gas hulu, tersedianya infrastruktur gas bumi, dan menyiapkan konsumen sebagai pengguna akhir gas bumi. ”Produksi gas hulu bisa diserap apabila tersedia Infrastruktur gas bumi yang terus dikembangkan serta menghubungkan sampai konsumen akhir baik untuk Jargas, Komersial, dan Industri,” tuturnya.
Untuk menciptakan iklim investasi yang positif di semua sektor gas bumi, Wahyudi menegaskan, wajib terpenuhi nilai keekonomian yang sesuai standar dan menjadi acuan. ”Tentunya dalam kerangka optimalisasi penyerapan gas bumi dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat,” imbuhnya.
Adapun penetapan harga gas bumi di bawah nilai keekonomian, lanjut Wahyudi, bisa dijalankan dengan memberikan insentif yang terukur dan wajar kepada para investor atau badan usaha yang menjalankan penugasan dari pemerintah.
Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, sebelumnya menegaskan bahwa sangat penting mewujudkan regulasi yang menciptakan keseimbangan seluruh pihak mulai dari hulu, upstream dan midstream, sampai dengan hilir, supaya Indonesia tidak kehilangan momentum dalam optimalisasi gas bumi ini.
Maka diperlukan koordinasi serta kesepahaman lintas sektor.”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Di sisi midstream sebagai tulang punggung penyaluran atau distribusi gas bumi, misalnya, Komaidi mengatakan juga harus didukung kebijakan yang tepat. Terlebih ketersediaan infrastruktur distribusi gas bumi ini juga akan mendukung kelancaran investasi di hulu.
"Upaya meningkatkan penyaluran gas di sisi midstream tentu saja harus didukung pemerintah melalui kebijakan yang menciptakan kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur. Supaya ada keseimbangan antara optimalisasi di hulu dan distribusi kepada para pengguna," tegasnya.
Baca Juga: Kebijakan Gas Murah Ciptakan Efisiensi Biaya Produksi Oleokimia
Sebab merujuk data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dirilis Reforminer Institute, volume kebutuhan gas nasional diproyeksi meningkat dari sekitar 5.353 MMSCFD pada tahun 2023 menjadi 11.339 MMSCFD pada tahun 2030. Kemudian meningkat lagi menjadi 25.869 MMSCFD pada tahun 2050.
RUEN menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22% pada 2030 menjadi 24% pada 2050.
"Pemanfaatan gas bumi tercatat telah menjadi bagian dari garis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menuju pemanfaatan energi bersih dan implementasi kebijakan transisi energi," jelasnya.
Dibutuhkan kebijakan yang benar-benar bijaksana sehingga selain akan menarik investasi pemanfaatan di dalam negeri bisa berjalan sesuai harapan terlebih peran gas bumi sangat strategis sebagai energi transisi menuju Net Zero Emission (NZE).
Lembaga riset energi internasional Rystad Energy mengumumkan penemuan sumber daya gas bumi South Andaman di Aceh dan Geng North di Kalimantan Timur membuat Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara.
Country Head Indonesia Rystad Energy, Sofwan Hadi, mengatakan dengan hadirnya temuan tersebut maka Indonesia menjadi salah satu negara tujuan utama yang menarik minat investor untuk berinvestasi. Maka hal ini perlu disadari seluruh pihak sebagai momentum yang sangat positif untuk bisa segera dioptimalkan.
"Kondisinya adalah, peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini," ujar Sofwan, di Jakarta, Selasa (20/8/2024).
Salah satu dukungan utama yang mendesak adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat. Antara lain berupa insentif dan tax regime untuk memastikan nilai keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan opsi production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke opsi cost recovery.
"Selain itu, insentif berdasarkan waktu (time-based incentive) juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek," terusnya.
Selain itu, Sofyan menegaskan bahwa penting juga untuk mendukung penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Sebab, jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost atau ongkos logistik, minat investor untuk mengembangkan proyek bisa terpengaruh.
Terpisah, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas mengatakan sangat penting dan diperlukan segera kebijakan yang seimbang dan fair dalam pengelolaan energi gas bumi mulai hulu, midstream, dan hilir.
"Karena masing-masing sektor tersebut saling ketergantungan dan terintegrasi. Tidak dapat melakukan usaha sendiri," tegasnya.
Baca Juga: Transisi Energi, BPH Migas Tegaskan Pentingnya Optimalisasi Gas Bumi
Sebab terdapat segitiga hubungan yang tidak terpisahkan di ekosistem ini yaitu produksi gas hulu, tersedianya infrastruktur gas bumi, dan menyiapkan konsumen sebagai pengguna akhir gas bumi. ”Produksi gas hulu bisa diserap apabila tersedia Infrastruktur gas bumi yang terus dikembangkan serta menghubungkan sampai konsumen akhir baik untuk Jargas, Komersial, dan Industri,” tuturnya.
Untuk menciptakan iklim investasi yang positif di semua sektor gas bumi, Wahyudi menegaskan, wajib terpenuhi nilai keekonomian yang sesuai standar dan menjadi acuan. ”Tentunya dalam kerangka optimalisasi penyerapan gas bumi dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat,” imbuhnya.
Adapun penetapan harga gas bumi di bawah nilai keekonomian, lanjut Wahyudi, bisa dijalankan dengan memberikan insentif yang terukur dan wajar kepada para investor atau badan usaha yang menjalankan penugasan dari pemerintah.
Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, sebelumnya menegaskan bahwa sangat penting mewujudkan regulasi yang menciptakan keseimbangan seluruh pihak mulai dari hulu, upstream dan midstream, sampai dengan hilir, supaya Indonesia tidak kehilangan momentum dalam optimalisasi gas bumi ini.
Maka diperlukan koordinasi serta kesepahaman lintas sektor.”Selama ini tidak ada kesepahaman maka akan berpengaruh kepada komersialisasi gas bumi di Indonesia. padahal kebutuhan gas bumi diperkirakan akan terus bertambah dalam 10 tahun ke depan,” ujarnya.
Di sisi midstream sebagai tulang punggung penyaluran atau distribusi gas bumi, misalnya, Komaidi mengatakan juga harus didukung kebijakan yang tepat. Terlebih ketersediaan infrastruktur distribusi gas bumi ini juga akan mendukung kelancaran investasi di hulu.
"Upaya meningkatkan penyaluran gas di sisi midstream tentu saja harus didukung pemerintah melalui kebijakan yang menciptakan kelancaran investasi dan pembangunan infrastruktur. Supaya ada keseimbangan antara optimalisasi di hulu dan distribusi kepada para pengguna," tegasnya.
Baca Juga: Kebijakan Gas Murah Ciptakan Efisiensi Biaya Produksi Oleokimia
Sebab merujuk data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagaimana dirilis Reforminer Institute, volume kebutuhan gas nasional diproyeksi meningkat dari sekitar 5.353 MMSCFD pada tahun 2023 menjadi 11.339 MMSCFD pada tahun 2030. Kemudian meningkat lagi menjadi 25.869 MMSCFD pada tahun 2050.
RUEN menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22% pada 2030 menjadi 24% pada 2050.
"Pemanfaatan gas bumi tercatat telah menjadi bagian dari garis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menuju pemanfaatan energi bersih dan implementasi kebijakan transisi energi," jelasnya.
(nng)
Lihat Juga :
