Industri Hulu Migas Terus Ngegas Demi Ketahanan Energi

JAKARTA - Lima tahun terakhir, transisi energi menjadi salah satu wacana yang mengemuka di dunia. Banyak yang memprediksi, transisi energi perlahan membuat nyala industri minyak dan gas (migas) meredup.Namun, industri migas dunia, termasuk di Indonesia masih percaya diri, sektor migas akan memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas ) Dwi Soetjipto terlihat ceria di sela perhelatan Supply Chain & National Capacity Summit (SCM Summit) 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC). Ditemani Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, Dwi berkeliling ke booth para peserta dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan berfoto bersama.

Acara yang dihadiri oleh para stakeholder sektor hulu migas itu menjadi salah satu pertanda, bahwa industri hulu migas nasional akan terus eksis ditengah era transisi energi.



“SKK Migas dan seluruh KKKS terus bekerja sama mengembangkan potensi migas di Indonesia untuk memperkokoh peran industri hulu migas sebagai salah satu pilar ketahanan energi,” ujar Hudi di Jakarta Selasa (20/8/2024).

SKK Migas pun terus mendorong agar monetisasi proyek-proyek yang telah berjalan maupun yang akan berjalan segera terwujud. Dengan semangat kolaborasi dan sinergi, keberadaan industri migas diyakini masih memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

Hudi menyodorkan beberapa bukti bahwa industri migas nasional memberikan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan energi nasional. Hingga 15 Agustus 2024, SKK Migas mencatat peningkatan realisasi produksi migas sebesar 1.873 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD).

Jumlah ini meningkat sekitar 3,4% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2023 yang hanya 1.811 ribu BOEPD. Secara bulanan, hingga pertengahan Agustus 2024 produksi minyak dan gas mencapai 1.860 ribu BOEPD. Naik sekitar 3,5% dibandingkan pada data bulanan yang sama di tahun 2023 yang tercatat 1.797 ribu BOEPD.

SKK Migas optimistis berbagai proyek hulu migas yang selesai di tahun ini akan memberikan penambahan produksi migas secara signifikan. “Selain dengan menemukan sumber-sumber baru, kami juga terus mengoptimalkan sumber-sumber yang telah beroperasi,” paparnya.

Proyek Banyu Urip Infill Clastic (BUIC) di blok Cepu, Jawa Timur yang mencapai 13.300 barel minyak per hari (BOPD) merupakan satu kontributor penambahan produksi minyak nasional. Volume sebesar itu berasal dari 7 sumur yang dibor hingga 2025 mendatang. Berbagai pencapaian industri hulu migas ini, tentunya akan menjadi langkah penting untuk mencapai ketahanan energi nasional.

“Pencapaian ini menegaskan komitmen para pelaku industri hulu migas, termasuk seluruh KKKS, dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Hudi.

Tak hanya SKK Migas, para KKKS pun optimistis dengan masa depan industri hulu migas di Tanah Air. President of ExxonMobil Indonesia, Carole J. Gall di atas panggung SCM Summit 2024 menegaskan optimismenya terhadap masa depan sektor hulu migas di Indonesia.

Mengutip data kebutuhan energi di dunia, dia menyampaikan kebutuhan migas global menunjukkan tren meningkat. Meskipun laju pertumbuhan energi alternatif rendah emisi meningkat cepat, namun minyak dan gas masih menjadi energi terbesar yang dikonsumsi hingga 2050 nanti, terutama untuk sektor industri dan transportasi.

“Kami optimistis terhadap opportunity dan masa depan (industri migas) di Indonesia,”tegasnya.



ExxonMobil menilai, transisi energi justru menjadi peluang untuk bersiap menjalankan bisnis baru. Era transisi energi dan isu perubahan iklim, lanjut dia, memacu industri migas untuk berinovasi dalam rangka mencari solusi untuk mereduksi emisi.

Menurut Gall, kebutuhan energi yang disampaikan di Global Energy Outlook memiliki kesamaan di berbagai negara.

“Bahwa ada forecast di masa depan, kontribusi minyak dan gas masih akan signifikan pada beberapa dekade mendatang. Kami pun percaya bahwa (kebutuhan) minyak dan gas masih besar termasuk di Indonesia,”tegasnya.

Hingga saat ini, ExxonMobil telah menghasilkan 650 juta barel minyak selama beroperasi di Indonesia. “Bojonegoro merupakan world class asset kami, dengan (cadangan) jutaan barel. Kami sedang melakukan pengeboran di sana untuk menyediakan kebutuhan energi bagi Indonesia,”papar Gall.

Dia pun memastikan, ExxonMobil masih memiliki banyak lapangan migas yang belum berproduksi. Saat ini, ExxonMobil terus melakukan studi bagaimana lapangan-lapangan itu segera berproduksi.

“Kami juga melakukan eksplorasi di wilayah seluas jutaan kilometer dari Sumatera hingga Papua. Kami melakukan kegiatan seismik di banyak tempat sehingga bisa mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan,”tuturnya.

Gall menambahkan, ExxonMobil telah memerikan kontribusi kepada negara sebesar USD29,5 miliar, dan investasi senilai USD25 miliar. Tak hanya itu, ExxonMobil juga menghadirkan pekerjaan bagi 200.000 tenaga kerja di dalam negeri. “Karenanya, industri ini (migas) sangat penting,”tutupnya.



Senada dengan Gall, BP Regional President Asia Pacific Gas & Low Carbon Energy Kathy Wu memaparkan, optimisme BP terhadap masa depan industri migas di Indonesia ditandai dengan nilai investasi yang sudah mencapai USD15 miliar hingga tahun ini.

“Dari prespektif kami, Indonesia memiliki potensi besar yang bisa menarik investasi dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam pengembangan sumber daya minyak dan gas yang dimiliki,”tegasnya.

Kathy menambahkan, dengan iklim sektor hulu migas saat ini, diyakini Indonesia mampu membangun ekosistem migas berkelas dunia. “Kita perlu memperkuat kerjasama dan membangun wold class workforce,”ungkapnya.

Lapangan Tangguh masih menjadi andalan BP, dengan rata-rata produksi LNG sebesar 2,1 miliar kaki kubik per hari, setara dengan 35% produksi gas nasional. Tangguh memasok rata-rata 60 kargo LNG per tahun ke pasar domestik melalui kontrak penjualan dengan PLN.

“Kami juga melakukan deep water explorasion Agung blok II. Ini membutuhkan teknologi yang tinggi, dan kolaborasi yang kuat,”tegasnya.

BP telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara sebesar USD12,5 miliar dan pemasukan terhadap Pemprov Papua Barat senilai Rp2,3 triliun selama 2023 silam.

Sedangkan President Director of Petronas Indonesia Yuzaini bin Md Yusof menyampaikan optimismenya atas masa depan sektor hulu migas di Tanah Air. “Kami terus memperkuat kolaborasi dengan SKK Migas dan stakeholder lain untuk mencapai target 1 juta barel,”tegasnya.

Yuzaini memaparkan, Petronas melihat banyak peluang di kawasan Indonesia Timur. Karenanya, perusahan migas asal negeri Jiran itu, mengantongi kontrak bagi hasil Wilayah Kerja (WK) Bobara di Papua Barat.

“Tahun ini kami memang fokus di Indonesia Timur. Komitmen kami, apa yang bisa kami kontribusikan untuk Indonesia,”urainya.

Selain melakukan kegiatan eksplorasi, Petronas juga gencar melakukan joint study dengan stakeholder lainnya. Saat ini, portofolio Petronas di Indonesia terdiri dari 30% minyak dan 70% gas. Yuzaini menegaskan, Petronas menggunakan teknologi baru untuk melakukan eksplorasi.

“Untuk meningkatkan produksi, kita perlu mengambil risiko. Kami berkomitmen untuk melakukan eksplorasi di frontier area. Kami ingin sejalan dengan pemerintah Indonesia,”tutup Yuzaini.

Selama dua dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak, dengan total kontribusi sebesar Rp5.045 triliun. Upaya para stakeholder hulu mihas untuk terus mencari dan mengembangkan cadangan migas baru berhasil mempertahankan Reserve Replacement Ratio (RRR) di atas 100% selama enam tahun berturut-turut.



Proyek-proyek besar seperti Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, dan Tangguh Train 3 telah dituntaskan. Sejak tahun 2012, pasokan gas untuk kebutuhan domestik telah melebihi ekspor. Ini merupakan ikhtiar nyata sektor hulu migas memperkuat ketahanan energi nasional.

Memperkuat Kolaborasi dan Memperbaiki Regulasi

Indonesia masih memiliki cadangan migas yang besar. Namun, demikian sejumlah tantangan masih mengadang. Beberapa diantaranya yakni belum adanya kemudahan berusaha, masalah perizinan, hingga insentif yang kurang menggiurkan. “Peluang sektor hulu migas bertumbuh masih besar.

Data dari komite eksplorasi, cekungan di Indonesia potensinya masih banyak, baru 40% yang diusahakan,”papar Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro kepada SINDOnews Selasa (20/8/2024).

Saat ini, penemuan-penemuan baru tersebar di banyak wilayah, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Dengan lokasi di laut dalam, maka diperlukan pembangunan infrastruktur baru dengan teknologi canggih.

“Dengan kondisi seperti itu perlu insentif dari pemerintah agar proyeknya masuk skala keekonomian,”tuturnya.

Kolaborasi para stakeholder, juga dukungan berupa perbaikan regulasi, termasuk kepastian berusaha, lanjut Komaidi, diyakini akan membuat investor global tertarik untuk menanamkan investasi di Indonesia.

“Contohnya di Ethiopia dan Kamerun. Karena didukung regulasi dan cadangan yang besar, meskipun ada konflik politik dan keamanan, perusahaan migas global masih bisa ngebor 600 ribu barel per hari,”urainya.

Di Indonesia, lanjut dia, masih belum ditemukan cadangan super giant seperti yang ada di Ethiopia maupun Kamerun. “Tidak ditemukan karena tidak ada eksplorasi. Nah untuk mendorong agar KKKS mau eksplorasi pemerintah perlu memberikan kemudahan. Tak cukup dengan gross split, perlu ada perubahan kebijakan dan regulasi yang mendukung iklim berusaha,”papar Komaidi.

Dari sisi fiskal, bagi hasil perlu disesuaikan agar investor mau berinvestasi dan mengelola wilayah kerja. Selain itu, masalah perpajakan juga perlu dievaluasi oleh pemerintah.



“Misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB). Lapangan migas jangan dikutip PBB karena itu tanah negara, bukan milik KKKS. Jika PBB dibebankan di lahan yang beratus ribu hektare, tentu akan memberatkan,”katanya.

Selain itu, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan. Saat ini, sektor hulu migas dihadapkan pada perizinan yang melibatkan 17 kementerian dan lembaga dengan jumlah 300 perizinan.

“Untuk mengurus izin butuh hingga 4 tahun. Ini harus dicarikan solusinya, sebab investor perlu sibuk mencari minyak bukan sibuk mengurus izin. Karenanya, proses perizinan harus dibuat cepat,”tegas Komaidi.

Dengan penguatan kolaborasi dan perbaikin regulasi, Komaidi pun meyakini, sektor hulu migas akan berakselerasi lebih cepat. “Produksi bisa naik, potensinya masih besar. Tetapi butuh modal, butuh teknologi, sehingga butuh kebijakan yang cocok bagi investor,”sebutnya.

Sedangkan Country Head Indonesia Rystad Energy Sofwan Hadi menilai, dukungan berbagai pihak terhadap potensi sumber daya ini bersifat mendesak agar Indonesia tidak kehilangan momentum dalam mencapai ketahanan energi nasional.

Dia memberikan contoh, penemuan sumber daya gas bumi di South Andaman dan Geng North menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hampir separuh dari cadangan gas bumi di Asia Tenggara. Penemuan ini akan meningkatkan minat investor global untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi.

“Peluang ada, potensi sangat besar, tetapi bagaimana proyek ini bisa berjalan sehingga dapat meyakinkan investor global. Itu yang harus menjadi prioritas saat ini,” kata Sofyan.

Salah satu dukungan yang mendesak dilakukan adalah menciptakan kebijakan fiskal yang tepat, termasuk insentif dan tax regime yang bisa memastikan keekonomian proyek migas ke depan, serta keleluasaan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait pilihan production sharing contract (PSC) gross split atau kembali ke cost recovery.

“Ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk KKKS karena karakteristik setiap wilayah kerja berbeda dan membutuhkan PSC yang berbeda,”imbuhnya.

Selain itu, insentif berdasarkan waktu juga bisa mendorong percepatan monetisasi proyek. Dukungan lainnya adalah penetapan harga gas domestik dan infrastruktur untuk memastikan distribusi gas. Jika harga gas domestik tidak bisa menutup transport cost, maka akan memengaruhi minat investor untuk mengembangkan proyek-proyek tersebut.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto kepada SINDOnews saat menyampaikan kinerja sektor hulu migas di Jakarta beberapa waktu lalu menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung kemudahan berusaha bagi para investor maupun KKKS.

Salah satunya dengan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi untuk mendukung investasi dalam rangka peningkatan produksi migas nasional. Keterlibatan kabupaten/kota maupun provinsi dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan tertentu khususnya yang menyangkut perizinan maupun lahan.

“Dengan participating interest sebesar 10 persen, harapannya pemda memiliki kewajiban untuk mendukung,” ujar Dwi

Sedangkan Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sejumlah tantangan seperti masalah lahan di daerah menjadi perhatian SKK Migas untuk diselesaikan.

Dia menyebutkan, pengembalian beberapa wilayah kerja ke Pemerintah sehingga masuk sebagai discovery resources opportunity (DRO) akan didorong untuk mendapatkan operator yang tepat sehingga dapat segera diproduksikan dengan pilihan PSC sesuai keekonomian yang dibutuhan investor.

Angin segar pun datang dari pemerinta tatkala Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan akan menyelesaikan masalah brirokrasi yang menjadi pemantik loyonya investasi di sektor hulu migas.

“Saya katakan kepada Kementerian Kuangan, kita harus mengganti atau memperbaiki regulasi,” tegas Luhut.



Pemerintah, lanjut dia, menyiapkan beragam langkah strategis untuk meningkatkan investasi di sektor hulu migas, termasuk melakukan reformasi regulasi. Pemerintah, sudah melakukan identifikasi terhadap regulasi-regulasi yang menghambat investasi di sektor hulu migas.

Diantaranya masalah perubahan izin lahan pertanian untuk kegiatan migas, perizinan terkait lingkungan saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, juga perizinan di tingkat daerah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah akan melakukan percepatan proses perizinan melalui digitalisasi.

“Kita memiliki 11 hal serius di hulu migas dan harus segera diatasi. Sudah saya laporkan ke Presiden terpilih, harus mendapatkan perhatian,” tegasnya.

Masalah regulasi memang masih menjadi faktor krusial yang memengaruhi iklim investasi hulu migas di Indonesia. Tiga masalah pokok yang kerap dijumpai yakni ketidakpastian hukum, ketidakpastian fiskal bagi investor, dan periizin yang rumit. Karenanya, dengan komitmen dari pemerintah untuk memperbaiki regulasi, industri migas nasional bisa melesat lebih cepat.