Ada Dana Desa, Menkeu: Desa-Desa Palsu Bermunculan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerima laporan adanya nama-nama desa baru yang bahkan tidak ada penduduknya. Kehadiran desa palsu itu ternyata hanya untuk mendapatkan alokasi dana desa dari pemerintah pusat.

"Karena sekarang ada transfer yang ajeg (rutin setiap tahun) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) maka sekarang muncul desa-desa baru yang enggak ada penduduknya, hanya ingin mendapatkan (transfer dana desa)," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/11/2019).

Karena itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan verifikasi jumlah desa yang ada untuk memastikan transfer dana desa tak melenceng. Sri Mulyani menambahkan, masih ada banyak desa yang tertinggal meski sudah menerima suntikan dana dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Dana desa diberikan dengan maksud mendorong kemajuan perekonomian desa-desa ini sehingga bisa mandiri.

"Untuk dana desa, meskipun sudah diberikan tiap tahun masih ada 20.000 desa yang tertinggal," katanya.

Berdasarkan data Kemenkeu realisasi transfer dana desa hingga akhir September 2019 sudah mencapai Rp44 triliun atau sudah mencapai 62,9% dari pagu APBN 2019. Realiasi tersebut secara nilai meningkat dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp37,9 triliun atau 63,2% dari target APBN 2018.

Sekedar diketahui, dana desa mulai diimplementasikan sejak 2015 untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Setiap tahunnya, pemerintah selalu menaikkan alokasi untuk dana desa.

Adapun realisasi dana desa sejak diimplementasikan sebesar Rp20,8 triliun atau 100% dari target APBN 2015 dan Rp46,7 triliun atau 99,4% dari target APBN 2016. Pada 2017, realisasi dana desa sebesar Rp 59,8 triliun atau 99,6% dari target APBN 2017 dan tahun 2018 realisasi dana desa mencapai Rp59,9 triliun atau 99,77% dari target APBN 2018.