Kabinet Gemuk, Anggaran Gaji Menteri dan Wamen Bisa Bengkak Rp390 M per Tahun
Kamis, 24 Oktober 2024 - 12:05 WIB
loading...
Kabinet tambun dinilai bakal membebani anggaran negara sementara efektivitasnya masih diragukan. FOTO/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri serta kepala badan dalam Kabinet Merah Putih pemerintahan Prabowo -Gibran dipastikan menambah beban anggaran negara. Peneliti Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Center of Economic and Law Studies (Celios) Ahmad Hanif Imadudin memperkirakan, anggaran untuk menggaji menteri dan wakilnya bisa bertambah Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.
Baca Juga: Risiko Kabinet Gemuk, Bakal Bebani Belanja Birokrasi
Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).
Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.
Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.
"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto secara resmi telah mengumumkan nama 48 menteri beserta 56 wakil menteri dan 5 kepala badan setingkat menteri pada 20 Oktober 2024 lalu. Secara keseluruhan, Kabinet Merah Putih ini berisikan lebih dari 100 orang. Angka ini merupakan yang terbanyak sepanjang sejarah Indonesia pascareformasi 1998.
Baca Juga: Risiko Kabinet Gemuk, Bakal Bebani Belanja Birokrasi
Seiring bertambahnya jumlah anggota kabinet, anggaran belanja birokrasi pun dipastikan membengkak. "Ini bisa terlihat dari Nota Keuangan. Pengeluaran kementerian dan lembaga yang sebelumnya Rp684,2 triliun pada 2016 melonjak 75,21% menjadi Rp1.198,9 triliun berdasarkan outlook 2024," ujar Ahmad Hanif, Kamis (24/10/2024).
Hanif memperkirakan, akan ada potensi peningkatan anggaran negara untuk menggaji menteri dan wakilnya sebesar Rp91,52 hingga Rp390 miliar per tahun. Angka tersebut, imbuh dia, belum mempertimbangkan sejumlah staf khusus, utusan presiden, dan fasilitas lain yang diterima oleh menteri. "Artinya, potensi pembengkakan bisa lebih besar dari yang diprediksi," cetusnya.
Sementara, perihal efektivitas yang diklaim pemerintah untuk membantu mengakselerasi program-program yang direncanakan Prabowo, menurut Hanif hal ini masih perlu dipertanyakan. Pasalnya, kata dia, kabinet yang besar justru berpotensi akan memperlambat efektivitas dan efisiensi komunikasi antarlembaga.
"Prinsipnya kabinet gemuk akan susah berjalan secara agile untuk menangani kompleksitas kebutuhan rakyat dan krisis," tandasnya.
Lihat Juga :
