Risiko Kabinet Gemuk, Bakal Bebani Belanja Birokrasi
Rabu, 23 Oktober 2024 - 12:17 WIB
loading...
Banyaknya jumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih dinilai bakal membebani belanja birokrasi. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto selepas pelantikannya pada Minggu (20/10) dinilai gemuk dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri. Banyaknya jumlah pembantu presiden di Kabinet Merah Putih tersebut dikhawatirkan bakal membebani belanja birokrasi negara.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga: Sah! Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Dilantik
Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.
"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.
Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.
Baca Juga: Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Hari Ini Rp1.521.000 per Gram
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan mengatakan, beban belanja yang besar ini harus diimbangi dengan penarikan pajak yang besar pula nantinya. "Ini kan repot sih ke depan kalau peningkatan jumlah pelaksana birokrasi ini tidak diikuti dengan peningkatan penerimaan perpajakan gitu ya. Karena nanti beban belanja pegawai akan meningkat signifikan, gitu," kata Abdul saat dihubungi, Rabu (23/10/2024).
Baca Juga: Sah! Menteri Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran Dilantik
Sementara itu, kata Abdul, anggaran belanja negara saat ini sudah tersandera oleh pembayaran bunga utang yang cukup tinggi. Bunga utang yang meningkat, ditambah belanja kebutuhan pegawai karena perluasan jumlah kementerian, pembiayaan kebutuhan birokrasi negara tersebut akan menjadi kendala tersendiri.
"Apalagi pemerintah ingin mem-boosting perekonomian ini tumbuh 8% gitu ya. Nah ini akan repot sih, saya takutnya nanti yang namanya disiplin fiskal itu jangan sampai kebobolan ya. Misalnya karena kita sudah memaksakan birokrasi yang banyak, tiba-tiba nggak punya duit jadi kita malah akan melepas yang namanya disiplin fiskal," tuturnya.
Abdul mengatakan, kebutuhan belanja pegawai birokrasi yang terserap dari APBN sudah mencapai 18%. Sementara bunga utang negara telah menyentuh 20-22% pada tahun 2025. Bagi Abdul, kondisi ini akan semakin membebani kas negara.
Baca Juga: Cetak Rekor Lagi! Harga Emas Hari Ini Rp1.521.000 per Gram
Lihat Juga :
