Kolaborasi Jadi Kunci Capai Target Kapasitas PLTP 10,5 GW di 2035
Jum'at, 25 Oktober 2024 - 10:48 WIB
loading...
A
A
A
Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung pengembangan panas bumi yang berkelanjutan. Pengembangan panas bumi tidak hanya mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga memberikan stabilitas energi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.
Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. "Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor," katanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi. Contohnya, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih. "Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini," kata dia.
Para narasumber pun sepakat bahwa kesuksesan pengembangan energi panas bumi di Indonesia bergantung pada komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan.
Dukungan yang kuat dari media juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam transisi energi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi dan mencapai target ketahanan energi yang berkelanjutan.
Komaidi mencatat bahwa biaya operasional PLTP jauh lebih murah dibandingkan pembangkit listrik berbasis fosil, dengan rata-rata Rp 107,15/kWh. Selain itu, kapasitas operasi PLTP yang tinggi hampir setara dengan pembangkit listrik tenaga nuklir, memungkinkan efisiensi tinggi dalam jangka panjang. "Tantangan regulasi dan biaya awal yang tinggi masih menjadi kendala bagi banyak investor," katanya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Komaidi menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang optimal untuk menciptakan value creation dari produk turunan panas bumi. Contohnya, negara-negara seperti Selandia Baru dan Jepang telah sukses memanfaatkan produk turunan seperti green hydrogen dan ekstraksi silika untuk meningkatkan keekonomian proyek panas bumi. Indonesia juga memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk-produk ini sebagai bagian dari industri energi terbarukan. Dengan demikian, pengembangan panas bumi dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara dan mendukung target transisi energi bersih. "Kolaborasi antarpemangku kepentingan menjadi kunci utama untuk mewujudkan potensi ini," kata dia.
Para narasumber pun sepakat bahwa kesuksesan pengembangan energi panas bumi di Indonesia bergantung pada komitmen bersama dari seluruh pihak yang terlibat. Pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat harus saling bekerja sama untuk menciptakan kebijakan yang mendukung dan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan energi terbarukan.
Dukungan yang kuat dari media juga dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam transisi energi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat menjadi pemimpin global dalam pemanfaatan energi panas bumi dan mencapai target ketahanan energi yang berkelanjutan.
(nng)
Lihat Juga :
